Parah ! Wartawan di Kediri Diperlakukan Bagai Pengemis

KEDIRI | optimistv.co.id – Transparasi sebuah instansi pemerintahan yang telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditengarai belum begitu diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri.

Hal itu setidaknya terlihat dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Pemkab Kediri tidak boleh diliput oleh wartawan. Padahal kegiatan tersebut bukan bersifat rahasia, dan malah perlu dipublikasikan agar semua warga masyarakat sebagai pemilik hak mendapatkan informasi itu mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah.

Seperti halnya kegiatan pada Senin, 20 Januari 2020 siang, di Pendapa Kabupaten Kediri ketika Ketua TP3K (Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan) Kabupaten Kediri, Ir. H. Sutrisno, MM, mengundang puluhan kepala dusun (kasun) dari empat kecamatan di Kabupaten Kediri, ternyata oleh pihak oknum DPMPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa) dilarang untuk diliput.

Parahnya lagi, oknum DPMPD tersebut mendatangi wartawan yang akan meliput acara disitu, sambil merogoh dompet dan memberikan uang, dia mengatakan supaya tidak meliputnya. Spontan wartawan berperawakan kecil itu langsung cengar cengir karena disamakan seperti pengemis saja.

“Aneh, saya hari ini pas menggunakan baju baru hadiah dari Om, masak disamakan dengan pengemis. Padahal setiap menjalankan tugas jurnalistik saya juga selalu mengenakan tanda pengenal, dan memakai pakaian rapi lengkap dengan sepatu, tidak pernah pakai sendal jepit,” tutur wartawan necis ini.

Para Kasun membawa nasi kotak seusai acara di Pendapa Pemkab Kediri Sementara itu, beberapa wartawan yang hadir akan meliput akhirnya juga tidak jadi masuk ke dalam acara. Merekapun menduga maksud dari undangan pengumpulan para kepala dusun itu sebagai hal yang memang dirahasiakan, karena digunakan ajang pencurian start kampanye terselubung untuk mengenalkan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri yang dijagokan oleh mantan bupati dua periode dan dilanjutkan istrinya dua periode berikutnya hingga sekarang ini.

Dalam pantauan di luar ruang pringgitan yang digunakan acara bersama para Kasun itu dijaga ketat, dan awak media dilarang mendekat. Bahkan Kabid Pemdes DPMPD Kabupaten Kediri, Tomy mengatakan kalau acara ini adalah agenda rutin tahunan yang tidak perlu diliput.

”Tolong Mas jangan meliput acara ini, karena Bapak’e (Ketua TP3K, Ir. H. Sutrisno, MM) sedang memberi pengarahan,” kata Ruchi, Wartawan duta.co, menirukan pengusiran halus dari Tomy yang sambil menyodorkan uang dari dompetnya.

Kendati begitu, wartawan ini tetap menolak pemberian uang tersebut dan bertanya ada kegiatan apa di dalam sehingga tidak boleh diliput, Tomy pun tak mau memberikan alasan. Ketika ditanya namanya, oknum DPMPD mengatakan tidak perlu tahu siapa namanya.

Seusai acara, beberapa kepala dusun yang menghadiri undangan dikonfirmasi mengatakan, dirinya tidak faham dengan apa yang disampaikan pada kegiatan tersebut. Bahkan ada kasun yang nyeletuk bahwa acara tersebut tidak penting, dan tidak ada kaitannya dengan pemerintahan desa, apalagi dengan nasib rakyat.

“Saya males mendengarkan omongan yang disampaikan, karena tidak jelas blas Mas. Seharusnya agenda seperti ini digunakan untuk membahas bagaimana masyarakat desa menjadi sejahtera, bukan hanya dipameri pembangunan yang sudah dilaksanakan. Karena kenyataannya sampai sekarang masih banyak warga yang hidup susah,” ucapnya.

Ada lagi kasun dari wilayah Grogol yang menggaku terpaksa hadir karena yang mengundang adalah DPMPD dan mengira kalau acaranya penting. Namun dirinya kecewa lantaran yang mengisi acara adalah TP3K.

“Saya lebih memilih duduk sambil tidur, karena yang dibicarakan cuma itu-itu saja, dan tidak pernah jelas. Sehingga percuma didengarkan, karena sulit difahami,” celetuknya.

Reporter : Mas Jay