- BLITAR | optimistv.co.id– Seminar Literasi Media bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar dan perangkat desa untuk pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia dan secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso, Rabu (23/03/2022).
Hadir dalam kesempatan itu, Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers, Agus Sudibyo, Bidang Penanganan Pengaduan Masyarakat Dewan Pers Rustam Fachri M,Perwakilan Humas Polda Jawa timur, Kepala Dinas Kominfo Pemkab Blitar Eko Susanto dan sejumlah tamu undangan.
Acara yang digelar di Pendopo Sasana Adhi Praja, Kantor Kabupaten Blitar itu menghadirkan narasumber dari Dewan Pers dengan mengusung tema “Sosialisasi Peraturan Dewan Pers dan Strategi Menjalin Hubungan yang Profesional dan Proporsional dengan Media”.
Wakil Bupati Blitar Haji Rahmat Santoso dalam sambutannya menyampaikan, seorang wartawan harus memegang teguh pada kode etik jurnalistik (KEJ). Ia juga optimis jika wartawan sudah berkompeten dan memegang KEJ, maka cita-cita bersama dalam rangka mewujudkan Kabupaten Blitar yang mandiri dan sejahtera bersama segera terealisasi.
“Sebagai pilar keempat demokrasi kita perlu membangun Pers yang sehat dan bertanggungjawab, agar mampu mengemban amanah dalam mewujudkan demokrasi Indonesia,” jelasnya.
Bupati Rahmat juga menambahkan, sebagai pemangku kepentingan jangan alergi dan anti kritik,Pers adalah Mitra kerja kita yang menyampaikan berbagai macam informasi kepada masyarakat.
“Saya berharap seluruh media di Kabupaten Blitar ini ,untuk ikut mempublikasikan seluruh program kegiatan dan potensi yang ada di Kabupaten Blitar. Media hendaknya tetap bersinergi dan beriringan membangun Kabupaten Blitar,” harapnya.
Ditempat yang sama Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers, Agus Sudibyo menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan program yang bagus sekali, karena yang dihadapi Dewan Pers bukan hanya wartawan, akan tetapi pihak-pihak yang secara langsung berhadapan dengan insan Media.
“Marilah kita berdialog, bagaimana teman-teman pejabat pemerintahan, kepala desa, camat dan OPD berhadapan dengan media secara proporsional, tidak ada yang merasa terpaksa dan merasa dirugikan,” terangnya.
Lebih lanjut pihaknya juga berharap, kebersamaan dan kemitraan ini terus berlanjut antara Dewan Pers dengan pemerintah daerah.
“Pers seharusnya menjadi salah satu unsur yang mendukung proses pembangunan, pelayanan publik yang lebih baik dan bukan sebaliknya, keberadaan insan Pers justru menjadi bagian dari persoalan di kabupaten Blitar,” pungkasnya.
Reporter : (Kmf/Muklas)
