MADIUN, mediabrantas.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda jawaban Bupati Madiun terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD untuk membahas rancangan perubahan APBD Kabupaten Madiun TA 2024, di ruang paripurna DPRD kabupaten Madiun, Senin 12 Agustus 2024.
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Mujono idigelar setelah penandatanganan kesepakatan bersama antara DPRD dan Pj Bupati Madiun terhadap Raperda PERUMDA Tirta Dharma Purabaya.
Pj. Bupati Madiun, Ir Tontro Pahlawanto telah mengakomodir seluruh saran, usulan dan masukan fraksi-fraksi DPRD, bahkan dijabarkannya secara terperinci.
Lebih lanjut, Ir Tontro Pahlawanto,menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan yang terhormat atas Pandangan Umum yang telah disampaikan oleh Fraksi-Fraksi melalui juru bicara masing-masing pada kesempatan rapat paripurna.
“Pandangan Umum yang telah disampaikan menunjukkan bahwa seluruh anggota Dewan telah memberikan perhatian dan kesungguhan dalam menelaah serta membahas rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memberikan saran dan masukan yang akan menjadi catatan bagi kami untuk dapat meningkatkan kinerja dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang,” kata Tontro Pahlawanto, Senin 12 Agustus 2024.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD kabupaten Madiun, Mujono secara nomatif semua saran, usulan, masukan dari para fraksi sudah ditanggapi Pj Bupati Madiun, setelah itu ada pembahasan di tingkat badan anggaran dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).
“Jawaban yang disampaikan Pj Bupati telah dijabarkan secara garis besar, seperti kenaikan PAD sebesar Rp 20 miliar bersumber dari BLUD dua RSUD milik Pemkab Madiun dan BLUD puskesmas. Kemudian dari sisi kenaikan belanja hibah Rp 45 miliar yang mengacu pada aturan Menteri Pendidikan, hingga belanja operasi yang dilakukan pencermatan oleh TAPD,” ujarnya.
Masih menurut Wakil Ketua DPRD kabupaten Madiun, Mujono tak menampik, jika pada perubahan APBD 2024 banyak terfokus di program kegiatan dibandingkan pembangunan infrastruktur. Utamanya untuk memenuhi universal health coverage (UHC) 100 persen, dengan alokasi anggaran Rp 77 Miliar.
“UHC menyedot anggaran paling besar, karena untuk memenuhi ketentuan dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Hadir Rapat Paripurna DPRD kabupaten Madiun
Yaitu Pj. Bupati Madiun, Wakil Ketua DPRD, Pimpinan Fraksi dan Komisi serta segenap Anggota DPRD, anggota Forkopimda atau yang mewakili, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Inspektur, Kepala OPD, Direktur Perusahaan Daerah dan RSUD, Camat se Kabupaten Madiun
.(Sugeng Rudianto)
