TRENGGALEK, mediabrantas.id – Alih-alih meredam polemik, klarifikasi yang disampaikan Kepala SMAN 1 Karangan justru menimbulkan kecurigaan baru. Publik menilai pernyataan kepala sekolah penuh kontradiksi dan terkesan menghindar dari persoalan dugaan pungutan yang membebani wali murid.
Kepala SMAN 1 Karangan, Agus Joko Santoso, S.Pd, saat ditemui wartawan, dengan tegas membantah adanya pungutan di lembaga yang dipimpinnya.
“Angka Rp150 ribu per bulan maupun Rp1 juta untuk pembangunan GOR itu tidak benar. Itu hanya sliweran dari wali murid. Kami tidak mewajibkan, hanya menyarankan sumbangan sukarela. Kalau mau, bisa ditransfer lewat rekening,” ucapnya, Jum’at (26/9/2025).
Mujib, seorang aktivis di Trenggalek menilai, pernyataan tersebut justru menimbulkan pertanyaan besar. Sebab, sejumlah wali murid yang ditemui wartawan mengaku mendapatkan arahan jelas terkait besaran iuran, bahkan diarahkan membayar lewat rekening komite. Kesaksian orang tua murid itu senada, Rp150 ribu per bulan serta Rp1 juta untuk GOR.
“Kalau memang tidak ada pungutan, kenapa banyak wali murid menyampaikan nominal yang sama? Apakah mungkin semua wali murid salah dengar? Ini jelas menunjukkan ada pola sistematis,” ungkap Mujib.
Lebih lanjut Mujib menambahkan, klarifikasi kepala sekolah lebih mirip tameng daripada jawaban. Pernyataan soal gotong royong itu hanya kamuflase. Faktanya, wali murid tetap merasa terbebani untuk bayar. Gotong royong tidak pernah diukur dengan angka tertentu.
“Kalau sudah ditentukan Rp150 ribu tiap bulan, itu bukan lagi sukarela, tapi pungutan berkedok sumbangan,” tegasnya.
Menurut Mujib, kondisi ini mempertegas adanya dugaan praktik pungutan liar yang dikemas rapi melalui bahasa ‘sumbangan sukarela’. Publik pun mulai bertanya-tanya, apakah kepala sekolah benar-benar tidak mengetahui mekanisme yang berjalan, atau sengaja menutup mata atas praktik yang diduga melibatkan pihak komite?
“Sorotan kini mengarah pada transparansi keuangan di SMAN 1 Karangan. Banyak pihak menuntut Dinas Pendidikan Jawa Timur segera turun tangan melakukan audit menyeluruh. Tanpa langkah tegas, dikhawatirkan praktik pungutan serupa akan terus berulang dengan dalih gotong royong,” ulasnya. (Yus)
