BANGIL, mediabrantas.id – Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan menggelar sosialisasi wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah tahun anggaran 2023. Acara ini berlokasi di rumah makan Kintamani Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Rabu pagi (09/07/2023) pukul 08.00 WIB.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan, Eddy Supriyanto dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Andri Wahyudi juga Direktur LSM Pusaka, Lujeng serta para tamu undangan dari LSM, Awak Media, Insan Pers.
Dalam sambutannya, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan, Eddy Supriyanto menyampaikan, kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan ini dilaksanakan karena semakin minimnya masyarakat yang berkait dengan masalah bangsa, disebabkan oleh terpengaruh dari beberapa modernisasi, sehingga ikut meniru.
“Untuk itu, kami mengharapkan kepada media ini, nantinya bisa memberikan sumbangsih ke narasumber. Sehingga nantinya bisa kita sampaikan kepada warga, khususnya Kabupaten Pasuruan termasuk Bela Negara,” ucapnya.
Menurutnya, baru kali ini, masyarakat sering menjelek-jelekan pimpinan, walaupun itu sesama Bangsa Indonesia.
“Bukan kritik, kalau kritik meski ada solusinya dan ini harus kita jauhkan dan hindari, Kritik sifatnya membangun ini lebih baik,” terangnya.
Lebih lanjut Eddy Supriyanto juga mengatakan, pihaknya gencar untuk mensosialisasikan ke anak-anak sekolah tentang pembangunan Bangsa.
“Contohnya, baru-baru ini kami bekerjasama dengan Dispora, pasukan pengibar bendera, dan itu banyak anak-anak sekolah tidak hafal Pancasila. Makanya kami selalu inten dengan kepala sekolah dan guru untuk mensosialisasikan, bahwa cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” katanya.
Begitu juga tentang wawasan kebangsaan juga demikian, pihaknya juga datang ke pondok pesantren dan kyai-kyai untuk mohon wawasan kebangsaan ini tetap didahulukan, cinta tanah air dan memperjuangkan lagi.
“Karena siapa lagi yang nantinya akan membela dan membangun negara kalau tidak kita sendiri. Banyak sekali pemberontakan-pemberontakan itu yang sifatnya kecil, yang ingin tujuannya kritisi bahwa paham negara itu sudah salah. Makanya dengan orang-orang yang tidak sepaham ini kita kikis,” paparnya.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Andri Wahyudi menyampaikan, selaku DPRD Kabupaten Pasuruan sangat berharap nanti bisa bekerjasama dalam rangka untuk menjaga persatuan yang ada di Kabupaten Pasuruan.
“Saya condong banyak di sisi politiknya, karena tahapan politik sangat terasa. Tadi sudah disampaikan banyak anak-anak yang setara SMA/SMK tidak hafal Pancasila. Tapi dongengnya hari ini, adalah urusan politik dan perpecahan, nantinya banyak disitu. Makanya tadi kalau mengulik disini adalah kalimat yang paling akhir terkait sejarah bangsa,” ujarnya.
Andri Wahyudi juga menyampaikan, bahwa negara ini, sejarah dari berdirinya sebuah perdebatan beda pendapat. Itu yang akhirnya memunculkan tokoh-tokoh besar.
“Kita memilih pemimpin bukan dari isi dompetnya saja, tapi juga dari isi kepalanya. Itu yang harus kita dalami di Kabupaten Pasuruan, begitu juga harus melihat sejarah kebangsaannya. Prinsipnya, negara ini berdiri tidak lepas dari peran Pemuda. Negara itu juga runtuh dari peran Pemuda. Saya berharap nanti, harus tetap muda untuk memberikan sumbangsih pemikiran kepada negara kita, begitu juga di Kabupaten Pasuruan,” harapnya.
Andri Wahyudi juga mengaku sangat bersyukur dengan adanya rekan-rekan, selalu ada masukan dan usulan. Akhirnya terus memacu untuk berfikir dan berkreasi, bagaimana bisa mensejahterahkan masyarakat, tanpa harus membuat perpecahan yang ada di Kabupaten Pasuruan.
Sementara, pada kesempatan itu pula, Direktur LSM Pusaka, Lujeng menjelaskan, pemahaman dirinya tentang Pancasila itu tidak cukup memiliki keunggulan intelektual, tapi juga memiliki keunggulan moral. Seorang Pancasilais adalah manusia yang moralis. Menangkap doktrin dari PBNU, Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang Dasar 1945.
“Apakah Fakta-fakta sosial yang ada di Kabupaten Pasuruan sudah masuk di kategori PBNU. Sementara rakyat ditunjukkan di depan matanya fakta sosialita itu adalah hukum yang tidak berkeadilan. Fakta-fakta itulah yang memunculkan publik deskriminasi, ketidak kepercayaan,” tegas Lujeng.
Direktur LSM Pusaka, Lujeng yang juga menambahkan, bahwa potensi perpecahan itu lebih diakibatkan redestribusi sosial dan ekonomi tidak adil. Ini yang harus menjadi catatan aparatur negara. Jadi potensi perpecahan bukan hanya persoalan intoleransi, tetapi berpusat pada redestribusi sosial dan ekonomi yang tidak adil.
“Kalau Pancasila sebagai wawasan kebangsaan pandangan dunia. Hari ini problem di Indonesia atau Kabupaten Pasuruan, bahwa percaya harus memiliki dua kategori, yakni seorang Pancasilais tidak koruptor, tidak intoleran. Ini dua penyakit di negeri dan bangsa kita yang sangat membahayakan,” pungkasnya. (Andi/Luqman)
