MOJOKERTO, mediabrantas.id – Ditenggarai lemahnya perencanaan pembangunan di Kota Mojokerto, utamanya dari sisi anggaran ternyata mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Kota Mojokerto, utamanya dari jajaran Komisi II DPRD Kota Mojokerto.
Untuk itulah jajaran Komisi II DPRD Kota Mojokerto ini mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para Kepala OPD di lingkup Pemkot Mojokerto.
Sementara itu salah Anggota DPRD Kota Mojokerto yang duduk di Komisi II H. Sugiyanto SH yang begitu lantang mengkritisi lemahnya pengelolaan Anggaran di Pemerintahan Kota Mojokerto ini. “Saya berpendapat dan ini saya amati bahwa selama ini terjadi kelemahan perencanaan pembangunan di Kota Mojokerto. Mulai dari sisi anggaran, ini baru pertengahan tahun 2023 sudah 5 kali pergeseran anggaran. Artinya perencanaan kita sama sekali tidak matang dan terlihat kurang tegas kebijakannya, ” ucap H. Sugiyanto, SH, saat mengawali pembicaraan ketika RDP di Gedung DPRD Kota Mojokerto .
Menurut pria yang akrab disapa Abah Gie itu, bahwa Lemahnya Perencanaan Anggaran APBD 2023.
Menurutnya, kalau mengenai pembangunan Wisata Bahari tersebut sudah menjadi rencana kerja Kepala Daerah sejak awal menjabat.
“Artinya ini bukan program yang mendadak adanya. Tetapi sudah menjadi bagian strateginya Kepala Daerah atau program prioritasnya Kepala Daerah. Jadi bukan program yang mendadak,” kritik H. Sugiyanto.
Abah Gie melontarkan kata, bahwa tadi disebutkan oleh Bu Rachmi selaku Kepala Dinas Disparpora Kota Mojokerto, jika belum ada kajian tentang destinasi Wisata Bahari. Ibaratnya membuat toko mau jual apa itu tidak jelas.
“JadinKalau kita bicara studi kelayakan itu belum ada kajiannya. Termasuk Pemandian Sekar Sari yang saya nilai pembangunannya sangat sembrono dan tidak teliti dalam membuat suatu program pembangunan. Jadi saya sendiri tidak heran kalau akhirnya banyak pasar yang tidak berfungsi secara maksimal atau tidak tepat guna karena lemahnya perencanaan,” lanjut Abah Gie.
Dalam RDP tersebut, kata Abah Gie, ada contoh masalah lain yang ada di Dinas Kesehatan Kota Mojokerto terkait Sertifikasi Puskesmas dan Diklat SDM yang belum tersedia anggarannya.
“Ini bukan suatu hal yang baru, semua manajemen organisasi harus punya program pelatihan SDM,” pinta Abah Gie.
Sementara itu, Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto, Rachmi Widjajati, S.Sos., M.M.yang mewakili Pemkot Mojokerto menegaskan, bahwa pergeseran anggaran ini selain perubahan nama rincian belanja, juga ada yang menambah item belanja menyesuaikan dengan kondisi dan merinci sesuai RAB.
“Mengingat anggaran awalnya memang masih gelondongan. Jadi kami tidak melakukan perubahan di jumlah anggarannya tapi memperinci uraian-uraiannya,” tegas Rachmi Kadisparpora Kota Mojokerto ini.
Rupanya jawaban dari Rachmi Kadisparpora Kota Mojokerto ini belum memuaskan pertanyaan Abah Gie sehingga, Abah Gie pun bertanya kembali. ” Kenapa harus sampai 5 kali perubahan anggaran. Apakah setiap bulan harus ada perubahan anggaran.
.Sekarang baru saja pertengahan tahun, berarti kan setiap bulan ada perubahan. Saya berpikir begini, apapun itu okelah perubahan dibutuhkan karena memang kadang-kadang fakta itu tidak sesuai dengan rencana. saya bisa terima,” jawab Abah Gie.
Persoalannya kata Abah Gie, perencanaan Pemkot Mojokerto itu lemah, Sebab pada akhirnya nanti apa yang di angan-angankan oleh kita ini tidak maksimal manfaatnya di masyarakat.
“Dan itu yang saya pikirkan. Jadi apakah bisa Wisata Bahari menjadi ikon wisata kemudian bisa meningkatkan pengunjung destinasi wisata. Coba kita lihat Rest Area Gunung Gedangan, Pemandian Sekarsari dan Skywalk. Kan tidak ada buktinya meningkatkan pengunjung destinasi wisata. Tolong perencanaan program itu betul-betul yang bisa diterapkan dan dibutuhkan masyarakat,” pinta Abah Gie. (Kartono/Adv)
