MADIUN, optimistv.co.id– Bupati Madiun H. Ahmad Dawami sampaikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Madiun tentang rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Madiun tahun 2022 Kamis (8/ 9/2022) di ruang rapat DPRD Kabupaten Madiun.
Lebih lanjut,Bupati Madiun H.Ahmad Dawami menjawab atas pandangan umum fraksi-fralsi DPRD Kabupaten Madiun, Jumadi dari fraksi Golkar Nurani Sejahtera, Anang Dwi Sujadmiko dari Fraksi PDI Perjuangan, Wahyu Hidayat dari fraksi partai kebangkitan bangsa, Agus Prayitno dari fraksi Demokrat Persatuan, Endang Sri Mulyani dari fraksi partai Nasdem, Guntur Setyono dari fraksi partai Gerindra.
Dalam sambutanya,Bupati Madiun H.Ahmad Dawami menjawab dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Madiun 1.kenaikan pendapatan asli daerah (PAD), 2.menurunnya dana transfer, 3.pengurangan belanja modal gedung dan bangunan dan penambahan belanja modal jalan dan irigasi.4.penanganan paska kebakaran pasar Dungus, 5.penempatan mobil kebakaran di beberpa tempat.
“Mobil pemadam kebakaran telah ditempakan pada dua wilayah menejemen kebakaran (WMK) yaitu di Caruban dan pendopo muda graha serta saat ini akan ditempatkan unit pemadam kebakaran diantara wilayah Kecamatan Geger dan Dolopo,” kata Ahmad Dawami, Kamis 8 September 2022.
Selain itu, lanjutnya, 1.anggaran belanja operasional, 2.pelayanan terhadap pengurusan perijinan, 3.permasalahan petani, 4.kurangnya petugas dalam penangan penyakit PMK.
“Dalam rangka penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) menerjunkan 31 neskawan (ASN, PKWT, THL beserta magang).Dalam pelaksanaan pengendalianPMK juga melibatkan TNI, Polri, Camat,Kades dan masyarakat secara komprehensif dan pentahelix.Adapun pelaksanaan vaksinasi sudah dilaksanakan sebanyak 97% dari alokasi valsin dan propinsi sebanyak 9.400 dosis,” tuturnya.
Bupati Madiun menambahkan 1.perencanaan acress gaji, 2.anggaran belanja tidak terduga, 3.penambahan belanja bantuan keuangan, 4.langkah- langkah kebutuhan pupuk bersubsidi, 5.implementasi undang-undang nomor 18 tahun 2019 dan keputusan Presiden nomor 82 tahun 2021, 6.silpa anggaran.
“Penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2022 telah disesuaikan dengan arah kebijakan RPJMD dimana program prioritas daerah difokuskan pada 8 program prioritas yang kegiatannya selaras dengan RKPD Kabupaten Madiun sehingga diharapkan program kegiatan perangkat daerah dapat dilaksanakan secara optimal dan tidak menjadi silpa yang besar,” terangnya.
Menurutnya, 1.langkah – langkah antisipasi dampak kenaikan BBM, 2.penataan kabel, 3.kualitas pendidikan ditingkat sekolah dasar.
“Peningkatan layanan pendidikan bagi sekolah dasar yang kekurangan siswa dilakukan inovasi dengan cara, pemberian Bosda untuk penguatan karater keagamaan untuk sekolah kurang dari 60 siswa.Standarisasi kompetensi guru karakter keagamaan.Standarisasi kemampuan pendidikan karakter keagamaan siswa,” tutupnya.
Dalam rapat dewan tersebut dihadiri, Bupati Madiun H.Ahmad Dawami Ragil Saputro, Wakil Bupati Madiun H.Hari Wuryanto, Ketua DPRD Fery Sudarsono, Wakil Ketua DPRD Slamet Riyadi, Wakil Ketua DPRD Kuwat Edy Santoso, Wakil Ketua DPRD Mujono, anggota DPRD Kabupaten Madiun,Sekda Madiun Tontro Pahlawanto, para organisasi perangkat daerah (OPD) para Camat, serta stakholder dilingkup Kabupaten Madiun mengikuti jalanya persidangan.
Reporter : Sugeng Rudianto