SAMPANG, mediabrantas.id – Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap transparansi penggunaan Dana Desa, Gabungan Wartawan dan Aktivis Tambelangan (GAWAT) mengambil langkah nyata. Organisasi independen yang berisi jurnalis dan aktivis lokal ini menyatakan komitmennya untuk mengawal secara ketat pemanfaatan Dana Desa di seluruh wilayah Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang.
Langkah tersebut diumumkan dalam rapat kerja internal GAWAT yang digelar pada Minggu (29/7) di salah satu kedai kopi kawasan Tambelangan.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua GAWAT, Moh. Rifadi, menyampaikan pentingnya keterlibatan publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa.
“Selama ini, pengawasan seolah hanya jadi urusan inspektorat. Padahal, masyarakat punya hak dan kekuatan untuk memastikan uang negara dipakai sebagaimana mestinya,” ujar Rifadi.
Menurutnya, masih banyak permasalahan di tingkat desa, terutama dalam hal efektivitas pemanfaatan Dana Desa. Alih-alih berdampak signifikan bagi kesejahteraan warga, tak jarang anggaran justru tidak jelas hasilnya atau bahkan menimbulkan pertanyaan.
GAWAT pun menyusun rencana strategis. Mereka tidak sekadar memberikan kritik dari luar, tetapi turun langsung ke lapangan, menggali data, dan berdialog dengan warga. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan terhadap proyek-proyek desa yang dibiayai dari Dana Desa.
“Kami ingin menghadirkan pengawasan yang bersumber dari suara rakyat itu sendiri,” tegas Rifadi.
Hasil pantauan media brantas di lapangan bahwa Dalam menjalankan program ini, GAWAT menyatakan tidak akan menerima dana dari desa maupun lembaga manapun. Seluruh biaya operasional bersumber dari iuran dan solidaritas internal. Tujuannya jelas: menjaga independeni dan mencegah konflik kepentingan.
Tak hanya fokus pada aspek teknis pengawasan, GAWAT juga berencana menggelar diskusi dan edukasi publik agar warga lebih sadar akan haknya dalam pembangunan desa.
“Kesadaran warga adalah benteng pertama dari korupsi. Jika masyarakat diam, maka penyimpangan akan terus tumbuh,” ungkap Rifadi.
GAWAT berharap, gerakan ini bisa menjadi contoh kontrol sosial berbasis komunitas yang bisa diterapkan di kecamatan lain. Karena bagi mereka, Dana Desa bukan sekadar angka dalam laporan anggaran, melainkan harapan nyata bagi kemajuan desa. (Hadi)
