JOMBANG, mediabrantas.id – Tim program BSPS dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa IV Satker PP (Satuan Kerja Penyediaan Perumahan) Jatim melakukan pengecekan di Jombang.
Sebanyak 700 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Jombang mendapat program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat. Ini sebagai bukti nyata pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Jombang, Agung Hariadi, mengatakan, sebagai upaya mendukung percepatan pengentasan kemiskinan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun ini kembali memberikan program BSPS di Jombang. BSPS 2024 pada tahap ini untuk 700 unit rumah.
“Jumlah itu menyebar 32 desa di 11 kecamatan. Seluruhnya dilakukan perbaikan. Rencananya, tahap selanjutnya ada 244 unit rumah,’’ kata Agung kepada awak media.
Program itu sebagai bentuk nyata pemerintah menyediakan hunian yang layak. Karena diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menopang percepatan pengentasan kemiskinan,’’ terangnya.
Penyaluran pogram itu, setiap unit menerima Rp 20 juta. Dana stimulan itu dipergunakan untuk membeli bahan material bangunan.
“Rinciannya, Rp 17,5 juta untuk bahan (material) dan Rp 2,5 juta upah tukang,’’ jelasnya.
Masyarakat juga didampingi tenaga fasilitator lapangan (TFL) dalam proses pembangunan rumah. Diharapkan, adanya program itu dilanjutkan untuk mengurangi RTLH yang ada di Jombang. Dua Desa di Jombang dibangunkan sanitasi, ini upaya Dinas Perkim Jombang entaskan kawasan kumuh.
“Program ini bertujuan mendorong dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tinggal yang layak huni, juga memberi stimulan masyarakat kurang mampu dalam merehabilitasi tempat tinggalnya. Ini dilakukan agar tempat tinggal mereka memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan,’’ kata Agung. (Budi Tanoto)
