NGAWI, mediabrantas.id – Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) telah melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan pada ruas jalan antara Klitik-Paron dimulai pada 24 Maret bulan lalu, dengan total panjang pekerjaan mencapai 4.650 meter.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Ngawi, Mohammad Sadli, ST., MT melalui Kepala Bidang Bina Marga, Rachmat Fitrianto, S.T., M.M menyampaikan, tujuan pengerjaan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan infrastruktur jalan guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat pada umumnya.
“Ruas jalan Klitik – Paron merupakan jalur krusial yang yang menghubungkan antar wilayah. Memiliki intensitas lalu lintas tinggi. Setiap harinya jalan ini digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk petani, pedagang, siswa sekolah, serta masyarakat umum yang melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu jalan ini juga berfungsi sebagai salah satu jalur alternatif utama,” katanya.
Tidak hanya sebagai jalur penghubung antar wilayah, ruas jalan Klitik-Paron juga memiliki peran penting dalam sektor ekonomi. Jalan ini menjadi akses utama menuju Pasar Paron, Stasiun Paron, serta Puskesmas Paron. Oleh karena itu, pemeliharaan berkala yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Ngawi menjadi langkah strategis dalam memastikan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.
“Adanya kerusakan landasan jalan, otomatis mengganggu pengguna jalan. Maka ruas ini diprioritaskan target perbaikan. Pemeliharaan berkala jalan Klitik-Paron memerlukan dana fisik 3.180.000.000, untuk HPS 3.117.689.034,88, dan sebagai pelaksana CV.Arudam Jaya,” ungkapnya.
Dengan adanya perbaikan ini, lanjut Rachmat, diharapkan arus transportasi di jalur tersebut semakin lancar dan menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dinas PUPR Kabupaten Ngawi terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas infrastruktur demi mendukung pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.
“Kami menghimbau seluruh masyarakat juga turut menjaga kondisi jalan dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat merusak permukaan jalan, seperti pemuatan berlebih atau penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, keberlanjutan infrastruktur yang baik dapat terjaga demi kepentingan bersama,” pesan Rachmat. (Suci/Eko)
