TULUNGAGUNG (OPTIMIS) – DPKP atau Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tulungagung tengah digegerkan tentang isu banyaknya warga Tulungagung yang tidak memiliki hunian/rumah.
Hal tersebut tak ditepis dan langsung dikonfirmasi oleh Kepala DPKP Tulungagung, Anang Prastitianto bahwa memang ada 87.833 keluarga di Kabupaten Tulungagung yang belum mempunyai rumah.
Hal tersebut diambil dari data yang sudah dikonfirmasi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tulungagung yang menjelaskan bahwa jumlah hunian tetap di Tulungagung hanya sebanyak 308.921 padahal tercatat jumlah keluarga yaitu 396.754 yang berarti ada 87.833 keluarga yang belum memiliki hunian tetap.
Menurut Anang Prastitianto hal tersebut terjadi karena laju pertumbuhan penduduk dan tingginya angka pernikahan tidak sebanding dengan jumlah hunian/rumah di Tulungagung.
“Jadi ada 87.833 keluarga di Tulungagung yang belum memiliki hunian tetap dikarenakan tingginya angka kelahiran dan pernikahan yang tidak sebanding dengan jumlah hunian tetap yang sudah terdata,” jelas Anang.
Penyebab lain juga dipaparkan oleh Kepala DPKP Tulungagung tersebut bahwa jumlah keluarga yang belum memiliki hunian tetap akan terus bertambah tiap tahunnya.
“Dari hasil penelusuran hingga saat ini dapat disimpulkan bahwa banyak rumah yang masih dihuni oleh 2 atau lebih kepala keluarga, sehingga jika dalam 1 rumah terdapat 2 keluarga maka 1 keluarga lainnya akan masuk dalam angka backlog. Dan juga untuk kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga masuk dalam angka backlog” ungkap Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Backlog sendiri merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang terkait bidang perumahan untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah di Indonesia.
Dari kejadian tersebut pihak Pemkab Tulungagung juga tidak tinggal diam dalam menanggapi masalah tersebut dengan memaksimalkan kinerja pembangunannya melalui DPKP Tulungagung dengan memaksimalkan program dan keberadaan Rusunawa Jepun yang berada di Kelurahan Jepun, Kecamatan Tulungagung.
Namun Anang juga mengatakan bahwa penerapan sistem rusunawa tersebut belum menjamin akan menurunkan angka backlog secara signifikan.
“Di Rusunawa Jepun mempunyai 2 gedung yang mana 1 gedung sudah terisi penuh sebanyak 72 keluarga dan menyisakan 1 gedung yang belum bisa dipakai karena masih belum dikondisikan secara sempurna pasca menjadi tempat penampungan isolasi pasien Covid-19,” ungkapnya.
Di samping program rusunawa, Pemkab Tulungagung juga memiliki upaya lain yakni dengan mendorong Asosiasi Pengembangan Perumahan (APERSI) yang sudah terlaksana dengan progres sudah ada 6 pengajuan pendirian perumahan bersubsidi di Tulungagung dengan target Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan harga kisaran Rp 150 juta dan dapat diangsur.
Reporter : Budi Santoso
