MADIUN,mediabrantas.id – Penjabat (Pj) Bupati Madiun, Ir. Tontro Pahlawanto memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Esktrem (TKPK) membahas seputar P3KE (Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) di Kab. Madiun, di Ruang Gambar Pendopo Mudagraha, Rabu (10/1/2023).
Rakor yang diselenggarakan oleh Bapperida ini, menghadirkan narasumber dari Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kemenko PKM, Katiman Kartowinomo. Acara ini juga hadiri Pj. Sekda Kabupaten Madiun, Sodik Hery Purnomo, staf Ahli Bupati, asisten Sekda dan pimpinan OPD dilingkup Pemkab. Madiun.
Sebagaimana arahan Pj. Bupati Madiun Tontro Pahlawanto, bahwa selain mencari langkah strategis untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem dan stunting, Rakor ini sekaligus untuk memastikan langkah yang diambil Pemkab. Madiun apakah sudah sesuai dengan pemahaman yang dimiliki Pemerintah Pusat, yang mana nantinya sebagai pedoman atau dasar Pemkab. Madiun menetapkan program kegiatan untuk menanggulangi dua program prioritas tersebut.
Hal ini sarat dilakukan, karena Pj. Bupati Madiun Tontro Pahlawanto mengaku, pada saat evaluasi kinerja penjabat kepala daerah oleh Kemendagri beberapa waktu lalu terungkap bahwa angka kemiksinan di Kabupaten Madiun relative masih tinggi. Padahal, lanjutnya, sudah banyak intervensi dilakukan Pemkab. Madiun untuk penanggulangan kemiskinan, namun ironisnya hal itu seakan tidak nampak di mata Pemerintah Pusat.
“Dari sini, saya tidak ingin ada perbedaan pemahaman antara Pemda dengan pemerintah pusat. Karena intervensi untuk penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting sudah kita lakukan, namun kesannya apa yang kita lakukan itu tidak nampak,” ungkap Pj. Bupati Madiun.
Untuk itu, Pj Bupati Madiun, Tontro Pahlawanto minta kepada OPD terkait harus selalu melaporkan data kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting kepada pemerintah pusat. Hal ini bukan untuk mencari pamor, melainkan untuk bahan evaluasi di tingkat nasional.
“Intervensi sudah kita lakukan, seperti pemberian bansos, pengendalian inflasi, rebah RTLH, penyediaan air bersih dan sanitasi, pemberian makanan tambahan bagi Balita, pemberian pil penambah darah untuk pelajar SMP dan masih banyak lagi. Mungkin akibat kita tidak disiplin melaporkan datanya ke pusat, kesannya kita tidak lakukan apa-apa. Saya ingin kedepan ini tidak terulang lagi,” tandas Pj. Bupati Madiun.(Sugeng Rudianto)
