KEDIRI, mediabrantas.id – Calon Bupati Kediri Nomor Urut 01, H. Deny Widyanarko terus melakukan kampanye yang dikemas dalam kegiatan Sambang Dusun. Kali ini, pengusaha sukses yang akrab disapa Mas Deny menyambangi warga di Desa Petungroto, Kecamatan Mojo, Selasa, 7 November 2024.
Di hadapan para tokoh masyarakat, Cabup yang identik dengan Blangkon Hijau tersebut kembali menjelaskan beberapa program unggulannya, di antaranya program pembangunan dusun sebesar Rp. 300 – 500 juta per dusun per tahun.
Menurut cabup yang berpasangan dengan Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Kediri, Dra. Hj. Mudawamah, M.H.I ini, program pembangunan dusun tersebut menjadi cikal bakal untuk menjadikan desa menjadi kuat, sehingga tercipta Kabupaten Kediri Hebat.
“Dalam setiap sambang dusun, kami selalu melakukan kontrak politik bersama tokoh masyarakat setempat yang intinya, apabila dalam dua tahun saya menjabat sebagai bupati nanti tidak dapat menganggarkan program pembangunan dusun sebesar Rp. 300 – 500 juta, maka saya akan mundur dari jabatan Bupati Kediri,” katanya.
Hal ini, lanjut Mas Deny, sebagai bentuk komitmen bahwa apabila dirinya diberikan amanah oleh masyarakat untuk memimpin Kabupaten Kediri, maka program yang menjadi visi misinya tersebut bukan hanya sekedar janji manis belaka, tetapi ada komitmen mundur apabila tidak dilaksanakan.
“Pemimpin itu harus berani dan tegas. Begitu pula ketika membuat visi misi ya harus jelas. Makanya saya melakukan kontrak politik akan mundur apabila nantinya tidak saya laksanakan, atau hanya untuk janji-janji saja,” ucapnya.
Sementara itu, Calon Bupati Kediri Nomor Urut 02, H. Hanindhito Himawan Pramana, S.H, dalam kampanye di Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul menegaskan, dalam Pilkada serentak 2024, khususnya di Kabupaten Kediri ini tidak boleh ada money politik, dan hanya umbar janji kosong.
“Saat menyusun program bersama Mbak Dewi, kami sangat berhati-hati. Saya tidak ingin hanya mengandalkan uang atau janji-janji kosong untuk menarik perhatian masyarakat,” ujarnya, Selasa, 7 November 2024.
Cabup petahana yang akrab disapa Mas Dhito menyebutkan, bahwa prioritasnya terfokus pada sektor-sektor krusial, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Salah satu masalah utama yang disorotnya adalah akses pendidikan, terutama terkait dengan kurangnya jenjang SMA di beberapa kecamatan.
“Meski SMA berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, saya sebagai Bupati, merasa bertanggung jawab, dan akan terus memperjuangkan solusi zonasi sekolah, agar siswa di kabupaten ini tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk bersekolah,” ulasnya.
Selain bidang pendidikan, Mas Dhito juga membahas rencananya untuk meningkatkan layanan kesehatan yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat Kediri.
“Mulai Desember nanti, RSKK (Rumah Sakit Kabupaten Kediri) akan memiliki fasilitas dan peralatan canggih untuk menangani penyakit serius seperti kanker atau leukemia. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi pergi ke Surabaya atau Malang, cukup di Pare, fasilitas lengkap sudah tersedia,” katanya.
Mas Dhito juga menegaskan komitmennya untuk mempermudah akses layanan kesehatan bagi warga yang tidak memiliki BPJS atau KIS. Pada 25 November mendatang, setelah kembali menjabat sebagai Bupati, Hanindito berencana mengundang semua pimpinan rumah sakit di Kediri untuk membahas masalah ini.
“Saya tidak ingin mendengar lagi ada warga yang ditolak berobat hanya karena tidak memiliki BPJS atau KIS. Semua rumah sakit di Kediri harus melayani pasien hanya dengan KTP,” tegasnya. Sebagai bentuk komitmen untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih inklusif. (Zainal)
