MADIUN, mediabrantas.id -Memasuki tahun politik, berbagai isu dan informasi tidak bertanggung jawab biasanya bermunculan di ranah publik. Mengantisipasi isu isu yang menyesatkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat bekerjasama dengan media massa.
Ketua KPU Kota Madiun,S. Wisnu Wardhana pada Media Gathering di madjeo korean grill kota Madiun,Senin (18/12/2023) malam, berharap para jurnalis bisa membantu memberikan sosialisasi dan pendidikan yang benar kepada masyarakat terkait pilpres dan pilkada serentak tahun 2024.
“Makanya kita menggandeng temen-temen media untuk memberikan pemberitaan yang benar. Kita akan memberikan informasi kepada masyarakat lewat media khususnya untuk memberikan pemberitaan yang benar, ” kata Ketua KPU Kota Madiun.
Jika ada pemberitaan yang disinyalir tidak benar, Wisnu meminta masyarakat untuk melakukan konfirmasi ke KPU. Selain melalui media massa manstream, untuk melakukan sosialisasi terkait pilpres dan pilkada 2024, menurut Wisnu pihaknya juga memiliki akun di media sosial.
“Jadi kita punya media sosial. Ada facebook, ada IG, ada youtube, itu untuk memberikan informasi kepada masyarakat”, kata ketua KPU Kota Madiun.
Ia akhirnya bisa mengundang Bapak/Ibu media.
“Kami merasa terbantu tahapan-tahapan, bentuk perhatian, atensi masyarakat luas, tahapan yang sudah berjalan 28 Nopember kemarin sudah masuk kampanye, ini rasa kampanye pemilu 2024,” ujar S.Wisnu Wardhana.Senin malam,18 Desember 2023.
Masih menurut Ketua KPU Kota Madiun, tahapan pemilu 28 Nopember, peserta pemilu, pasangan, kampaye, pengebaran alat, sosialisasi.
“Tentu menjadi perhatian masyarakat, pentingnya sosialisasi begitu DPD dan Presiden dan Wakil Presiden,” tuturnya.
Lebih lanjut, S.Wisnu Wardhana menambahkan kampanye bulan Januari Mulai di Gor dan lapangan, kita pengelolaan logistik, perlengkapan suara, kotak suara, bilik suara, TPS, pendukung lainnya, formulir dan ATK.
“Di Kota Madiun, pemungutan suara sudah cukup ada di asrama haji Kota Madiun, yang belum surat suara presiden dan wakil presiden, masih cetak nunggu antrian cetak proses produksi, antrian di akhir Desember maximal 8 Januari 2024,” ujarnya.
S.Wisnu Wardhana menambahkan kita rekrutmen kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), ada perbedaan periode sebelumnya.
“Ijazah SMA diutamakan maximal umur 55 tahun, karena regulasi pemeriksaan kesehatan, nanti kualitas pemilihan lebih baik,” terangnya.( Sugeng Rudianto)
