KEDIRI | optimistv.co.id – Anggota Komisi IX DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), Nurhadi, S.Pd, saat mendapat aduan dari peserta Sosialisasi Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) terkait adanya pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan bagaikan anak tiri, langsung kaget dan berjanji akan segera menelusuri kebenarannya.
“Tadi ada dua orang peserta sosialisasi yang menyampaikan, terkendala dengan layanan di rumah sakit, karena peserta BPJS ini merasa di anak tirikan atau dibedakan layanannya dengan peserta yang biaya mandiri. Katanya belum sembuh tapi kok dipulangkan. Lha ini yang perlu kita telusuri,” katanya.
Anggota DPR RI yang akrab disapa Panglima Nurhadi juga mengungkapkan, kalau nanti ditemukan bukti adanya pelayanan tidak baik kepada masyarakat, maka akan disampaikan kepada Kementerian Kesehatan agar rumah sakit tersebut ditegur.
“Kalau memang ada rumah sakit yang terbukti tidak baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, berarti itu hanya orientasi profit saja, tapi tidak ada orientasi sosial dalam melayani masyarakat. Nanti akan saya sampaikan kepada Menteri Kesehatan supaya ditegur,” tegasnya.
Panglima Nurhadi juga menjelaskan, untuk mendukung Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo yang mencanangkan menuju Indonesia Sehat dengan optimalisasi kepesertaan BPJS Kesehatan, pihaknya terus berusaha melakukan sosiasisasi kepada masyarakat di berbagai tempat.
“Kami dari Fraksi Partai NasDem DPR RI mendukung Inpres No. 1 tahun 2022, yang tujuannya untuk optimalisasi kepesertaan BPJS Kesehatan yang mempunyai motto Dengan Gotong Royong Semua Tertolong,” tutur Nurhadi.
Seperti halnya kegiatan Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Bersama Nurhadi, S.Pd, Anggota Komisi IX DPR RI, dan BPJS Kesehatan, di Balai Desa Sumberejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Sabtu, 26 Maret 2022, tampak ratusan warga masyarakat antusias untuk hadir. Bahkan karena keterbatasan tempat dan penerapan protokol kesehatan, sehingga banyak warga yang terpaksa tidak bisa mengikutinya.
Tampak hadir dalam sosialisasi dengan narasumber dari BPJS Kesehatan Cabang Kediri ini di antaranya, Ketua DPD Partai NasDem, Drs. H. Lutfi Mahmudiono, bersama Wakil Ketua DPD Bidang OKK, Khusnul Arif, S.Sos, Sekretaris Andik Mashudi, S.Sos, Bendahara Vio Deby Saputra, ST, dan lain sebagainya.
“Dengan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Kediri bisa semakin faham mengenai segala hal tentang program jaminan kesehatan, supaya tidak ada kendala mulai dari sisi administrasi kepesertaan dan prosedur pelayanan, hingga manfaat ketika ikut menjadi peserta JKN,” urainya.
Founder Yayasan Laskar Panji Peduli yang dekat dengan rakyat ini juga menyayangkan warga yang taraf ekonominya dapat dikatakan kaya tetapi mereka tidak mau menjadi peserta BPJS Kesehatan, tetapi malah ikut asuransi swasta. Padahal setiap orang yang ikut menjadi peserta program JKN itu sama dengan ikut bergotong royong untuk membiayai orang lain yang sakit dan membutuhkan biaya besar, tetapi dia tidak mampu membiayainya sendiri.
“Orang yang mampu dan tidak pernah memerlukan BPJS untuk berobat, seharusnya perlu tetap ikut menjadi peserta Program JKN. Karena dengan menjadi peserta itu berarti dia telah ikut gotong royong. Secara nasional Pak Jokowi juga mencanangkan bagaimana kita menuju Indonesia Sehat, yaitu melalui gotong royong, yang kaya membantu yang miskin. Jadi kita harus mendukung kebijakan Pak Jokowi ini,” ulasnya.
Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur VI ini mengungkapkan, tahun 2021 kemarin ada 95 juta lebih warga kurang mampu urusan kesehatannya ditanggung oleh negara melalui program PBI (Penerima Bantuan Iuran) melalui APBN dan APBD.
“Setiap warga Penerima Bantuan Iuran ini dahulu dianggarkan dalam APBD kabupaten / kota sebesar Rp. 40 ribu dan dari APBD Provinsi Jawa Timur Rp. 5 ribu. Namun sekarang Pemerintah Kabupaten Kediri harus siap-siap meneriman limpahan dari provinsi, karena anggarannya sudah tidak dapat di back-up oleh provinsi lagi, sehingga akan dianggarkan sendiri senilai Rp. 45 ribu,” ungkap Nurhadi.
Reporter : Zainal
