BLITAR, mediabrantas.id – Komitmen untuk melindungi nasib para Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Blitar terus ditunjukkan oleh Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Blitar, yang juga Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, S.Pd., MH, yang digelar di Desa Tlogo, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Sabtu, 20 September 2025.
Wakil rakyat yang akrab disapa Panglima Nurhadi ini menginisiasi sebuah forum edukasi strategis yang mempertemukan puluhan kepala desa dari tujuh kecamatan di wilayah Blitar selatan dengan perwakilan Kementerian dan BPJS Ketenagakerjaan.
Acara ini difokuskan untuk memperkuat peran pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam pelayanan pengaduan calon PMI serta memastikan kemudahan akses klaim jaminan sosial bagi para pekerja migran dan keluarganya.
Panglima Nurhadi menegaskan, bahwa desa tidak boleh lagi hanya menjadi penonton, melainkan harus menjadi benteng pertama perlindungan bagi warganya yang mencari nafkah di luar negeri.
“Mayoritas PMI yang berangkat berasal dari Blitar selatan. Karena itu saya hadirkan para kepala desa agar bisa langsung berdialog dengan Kementerian Perlindungan Imigran Indonesia (dulunya BP2MI) dan BPJS Ketenagakerjaan. Mereka bisa menyampaikan persoalan nyata yang dihadapi warganya di lapangan,” jelas Nurhadi di sela-sela acara.
Dalam kesempatan tersebut, Panglima Nurhadi juga menyoroti langkah progresif Presiden Prabowo yang mengubah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjadi Kementerian. Menurutnya ini adalah sinyal kuat dari pemerintah pusat untuk memperkuat perlindungan PMI secara kelembagaan.
Meski demikian, anggota dewan yang selalu blusukan ke desa-desa tersebut juga mengingatkan, bahwa perubahan besar ini memerlukan waktu untuk bisa dirasakan dampaknya secara menyeluruh oleh masyarakat.
“Kita butuh waktu dan proses. Sebagai wakil rakyat di Komisi IX DPR RI, tugas saya adalah memastikan anggaran untuk Kementerian ini benar-benar terserap tepat sasaran. Kebijakan yang ada harus betul-betul mampu melindungi PMI, termasuk soal keamanan sejak proses pemberangkatan,” tegasnya.
Forum ini menjadi ajang interaksi dua arah yang produktif para kepala desa secara aktif berbagi pengalaman mengenai berbagai dampak sosial yang timbul di tengah masyarakat, akibat warganya bekerja di luar negeri. Di sisi lain, pihak Kementerian memaparkan sejumlah praktek, baik dari daerah lain yang dinilai berhasil mengantisipasi dan menangani permasalahan serupa.
Panglima Nurhadi menilai dialog semacam ini sebagai langkah positif untuk membangun sistem perlindungan yang kokoh dari tingkat paling bawah.
“Para kades bisa belajar dari pengalaman daerah lain, dengan begitu desa tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut ambil bagian dalam mencegah masalah sosial, sekaligus memastikan perlindungan PMI sejak awal keberangkatan hingga jaminan sosialnya terpenuhi,” ungkapnya.
Melalui inisiatif ini, anggota dewan yang juga pengusaha sukses di bidang obat-obatan herbal dan radio ini berharap peran desa akan semakin nyata dan terintegrasi.
“Jika desa kuat dan terlibat aktif, maka perlindungan untuk pahlawan devisa kita pun akan semakin kokoh,” pungkas Anggota Fraksi NasDem DPR RI ini. (Dasarudin)
