BLITAR | optimistv.co.id – Anggota Komisi IX DPR RI dari Dapil Jatim VI, Nurhadi, S.Pd, dalam masa resesnya memprioritaskan untuk melakukan sosialisasi tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Sepertinya halnya Selasa, 02 Maret 2021, anggota dewan yang sebelumnya di Komisi VIII ini juga melakukan sosialisasi bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar, bertempat di hall wisata edukasi Kampung Coklat, Jl. Bantengblorok 18 Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar Jawa Timur.
Plt. Kepala Urusan Tata Usaha BP2MI Provinsi Jawa Timur, Harris Saputro, dalam wawancara dengan pihak media mengatakan pentingnya sosialisasi dan pembekalan informasi sebanyak mungkin ke masyarakat agar tidak salah langkah dan jadi korban penipuan oknum maupun PT yang tidak bertanggungjawab.
“Dalam pengawasan terkait perekrutan calon pekerja (caker) legalisasi dokumen, Pelatihan skill,penempatan lokasi kerja,perlindungan keselamatan pekerja hingga purna kerja,semua sudah terintegrasi dalam satu sistem sehingga lebih cepat tertangani bila ada kesalahan”tuturnya.
Selain itu, Haris Susianto SH.S MI. Kepala Disnakertrans Kabupaten Blitar menegaskan adanya beberapa kendala dari turunan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017.
“Pembebanan persyaratan pelatihan dan sertifikasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) kepada kabupaten/kota dirasa memberatkan. Nantinya dalam sosialisasi dan rapat koordinasi perlu dibahas agar ada penyamaan persepsi,” ungkapnya.
Lebih lanjut Haris menuturkan, notabene Kabupaten Blitar adalah penghasil devisa negara ke 2 setelah Ponorogo. “Tetapi sampai saat ini kita belum memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) dan masih menumpang ke daerah lain,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Nurhadi, S.Pd, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, sebagai tuan rumah dalam acara reses tersebut secara blak-blakan mengungkapkan semua keluh kesah dan aspirasi warga yang ditampungnya.
Nurhadi menambahkan kurang dan minimnya anggaran menjadi kendala dalam meningkatkan mutu dan kinerja Disnakertrans, sehingga menjadi kurang maksimal.
“Kendala tidak adanya BLK di wilayah Blitar tersebut sebenarnya disebabkan karena kurangnya dukungan anggaran dalam pelatihan sekaligus membuat BLK di Blitar. Kami dari Komisi 1X DPR RI, akan mengupayakan saat rapat kerja dengan kementerian terkait, untuk minta perhatian lebih,” tegasnya.
Tenaga PMI di Blitar lebih dari 4.000 orang per tahun, ini pahlawan devisa negara yang harus diperhatikan dan dilindungi nasibnya. Semoga dengan bupati yang baru segera menjalankan tugasnya dan mengalokasikan anggaran yang lebih untuk Disnakertrans Kabupaten Blitar, agar PMI tidak dianggap sebelah mata karena sudah melalui proses yang mumpuni dan terukur.
“Harapan kedepan, PMI yang diberangkatkan benar-benar kompetitif dan berkwalitas, sehingga mendapatkan apresiasi dan penghargaan yang setimpal,” pungkas Nurhadi, yang biasa dikenal sebagai Semar mbangun khayangan ini.
Reporter : Muklas
