MOJOKERTO, mediabrantas.id – Munculnya stikma dan narasi yang berkembang dan jadi bola liar di masyarakat, utamanya di jejaring sosial atau medsos yang menyebutkan bahwa keberadaan Organisasi Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Mojokerto merupakan oposisi bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto, ternyata membuat gerah para Pengurus PKDI Kabupaten Mojokerto dan langsung bergerak melakukan audensi dengan Bupati Mojokerto, Dr. H. Muhammad Al-Barra (Gus Barra).
Audensi yang digelar untuk menjelaskan bahwa keberadaan PKDI di Kabupaten Mojokerto bukan sebagai oposisi, tapi justru mendukung penuh atas visi dan misi Bupati Gus Barra dan Wabup dr.Rizal, dilaksanakan di Smart Room SBK Pemkab Mojokerto, Rabu sore (24/4/2025).
Dalam audiensi ini, para Pengurus PKDI Kabupaten Mojokerto menjelaskan dengan sebenar benarnya bahwa Organisasi Kepala Desa PKDI ini bukan oposisi.
Selain memberikan Klarifikasi kepada Bupati Gus Barra perihal keberadaan PKDI di Kabupaten Mojokerto, para Pengurus PKDI ini juga minta kejelasan seputar Bantuan Keuangan (BK) Desa tahun 2025.
Dalam Audiensi yang juga dihadiri oleh Sekdakab Mojokerto, Drs. Teguh Gunarko, M.Si, didampingi Asisten 1 Pemkab Mojokerto, H. Bambang Purwanto, SH., MH bersama para OPD ini, beberapa kali para Pengurus PKDI Kabupaten Mojokerto dengan tegas telah menyatakan bahwa Organisasi Kepala Desa PKDI benar-benar ingin bersinergi dengan pemerintah daerah dalam upaya membangun Kabupaten Mojokerto yang lebih baik lagi ke depannya.
Dalam audensi yang dipimpin oleh Koordinator PKDI Kabupaten Mojokerto, Sunardi, SH, Kades Temon Trowulan dan H. Agus Siswahyudi, SH., SE ini menyampaikan dengan gamblang dan terbuka bahwa PKDI Mojokerto ini bukan oposisi seperti yang beredar luas di berita online dan di laman jejaring sosial atau medsos.
Selain pernyataan sikap mendukung penuh Gus Barra, para Pengurus PKDI Kabupaten Mojokerto ini juga menyampaikan aspirasinya mengenai kebijakan pusat terkait efisiensi anggaran yang berimbas menganulir dana hibah BK-Desa hingga Rp.88 miliar.
Para Pengurus PKDI ini menyampaikan keprihatinan terhadap pemangkasan anggaran BK Desa tahun ini, yang dinilai berpotensi akan menghambat program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
“Tujuan kami melakukan Audensi ini untuk mengklarifikasi dan menepis munculnya stikma dan narasi bahwa keberadaan PKDI ini bukan merupakan Oposisi.
“Kami tidak menolak kebijakan pemerintah, tapi kami berharap ada keadilan. pagu indikatif yang telah dirumuskan bersama harus menjadi dasar dalam pengalokasian anggaran BK Desa,” ucap Sunardi, Kades Temon Trowulan, Koordinator Organisasi PKDI Mojokerto.
Dijelaskan oleh pria yang akrab disapa Pak Nardi ini juga menjelaskan, kalau merujuk pada efisiensi, maka tidak menghilangkan tapi mengurangi, padahal proses itu Pak Sekda Teguh sendiri bersama Tim Anggaran Pemkab Mojokerto bahwa SK telah ditetapkan sebesar Rp 148 miliar.
Di tempat yang sama, H. Agus Siswahyudi, Kades Cinandang Dawarblandong juga menyampaikan aspirasinya, bahwa pergantian kepemimpinan di Kabupaten Mojokerto tidak ada masalah, Sebab siapa pun Bupati nya, kami akan tetap patuh kepada Bupati Mojokerto.
“Kami PKDI Mojokerto mendukung Bupati Gus Barra, Ini bisa dibuktikan nanti siapa yang mendukung, bahkan visi misi Bupati Gus Barra, kami pun siap mengawalnya untuk menuju Kabupaten Mojokerto lebih baik lagi kedepannya. Jadi tidak ada istilah oposisi di kami, kalau ada stikma atau narasi PKDI itu oposisi, itu tidak benar dan tidak ada,” tegas Abah Agus RBL.
Dijelaskan oleh Abah Agus RBL yang juga merupakan pimpinan Orkes Top Rosabella ini berharap dibawah kepemimpinan Bupati Gus Barra dan Wabup dr Rizal kondisi pembangunan akan semakin maju adil dan makmur.
Abah Agus menyatakan bahwa pihak PKDI akan selalu bersinergi dengan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan pembangunan yang nyata.
“Kami yang ada di organisasi PKDI ini siap di garda terdepan mewujudkan visi misi Gus Barra, kami juga butuh perhatian,” lanjut Abah Agus.
Sementara itu, Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi sejak awal masa jabatannya, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Bidang kesehatan menjadi prioritas. Semua warga, terutama yang tidak mampu, harus bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis. Maka dari itu, kami luncurkan program Universal Health Coverage (UHC),” tegasnya.
Di bidang pendidikan, bupati menekankan pentingnya perbaikan sarana dan prasarana sekolah.
“Masih ada sekolah yang pakai papan tulis dari tembok yang dicat hitam. Ini harus kita perbaiki agar proses belajar-mengajar bisa berlangsung dengan nyaman,” ujarnya.
Dalam aspek pemberdayaan masyarakat, bupati menyebut pihaknya telah memfasilitasi pelatihan kewirausahaan, seperti pembuatan pentol bakso hingga pelatihan menjahit lengkap dengan pemberian peralatan usaha.
“Kita ingin ada tindakan nyata, bukan hanya teori janji janji manis,” ungkapnya.
Terkait Bantuan Keuangan Desa (BK), itu merupakan juga termasuk hibah dan itu menurut Bupati Gus Barra adalah hukumnya sunah, bila dikerjakan dapat pahala bila ditinggalkan tidak apa-apa, tapi pemerintah tetap memberikan perhatian khusus mana yang menjadi prioritas utama yang harus dikerjakan.
Sebab dengan dukungan teknologi aplikasi terbaru, pemkab dapat melihat desa mana yang layak dibantu terlebih dahulu secara profesional dan proporsional dan berdasarkan kebutuhan. (Kartono)
