TRENGGALEK, mediabrantas.id – Sekretaris Komis III DPRD Trenggalek Bidang Pembangunan, Adip Fatoni, menyatakan kekesalannya karena Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH), Muyono, yang selalu absen dalam sejumlah rapat kerja di Gedung DPRD setempat.
Adip mengungkapkan, ketidakhadiran Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek, Muyono, telah terjadi berkali-kali.
“Perlu saya ingatkan ya, kita sudah berkali-kali menggelar rapat tapi Kepala Dinas selalu tidak hadir,” ujarnya di ruang rapat Aula Gedung DPRD Trenggalek, Rabu (12/11/2025).
Politisi Partai Gerindra itu bahkan memberikan ancaman. Ia menyatakan bahwa jika rapat berikutnya Kepala Dinas PKPLH tetap tidak hadir, maka rapat tak perlu dilaksanakan. “Ini ditanya permasalahan sampah saja bingung menjawab,” kata Adip dengan nada tinggi.
Dalam kesempatan itu, Adip menegaskan bahwa persoalan sampah adalah isu lingkungan yang seharusnya menjadi fokus utama Dinas PKPLH. Ia justru mempertanyakan alokasi anggaran dinas yang dinilainya tidak tepat prioritas.
“Jangan malah merencanakan bikin patung segala yang anggarannya lumayan besar,” ucapnya.
Kekesalan Adip semakin memuncak ketika membandingkan anggaran yang dikelola Bidang Lingkungan Hidup. Anggaran tahun ini hanya sebesar Rp 700 juta, jauh menurun drastis dari tahun-tahun sebelumnya yang bisa mencapai Rp 4 miliar.
Meski anggaran minim, pihak dinas justru merencanakan pembangunan sejumlah proyek fisik. Dijelaskan oleh Ninik, ada rencana pembangunan Patung Gajah Putih di Kecamatan Karangan dengan anggaran Rp 400 juta, Patung Turonggoyakso di Dongko sebesar Rp 250 juta, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Ngulong Wetan, Watulimo, senilai Rp 200 juta.
Usai rapat, Adip menegaskan kembali pendapatnya. Menurutnya, dengan kondisi anggaran yang terbatas, rencana pembuatan patung seharusnya ditunda.
“Menurut saya, itu tidak perlu, jangan sekarang lah. Tapi nanti setelah ada anggaran yang lebih besar, silahkan merencanakan buat Patung,” pintanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kepala Dinas PKPLH Trenggalek, Muyono, mengenai ketidakhadirannya dalam rapat serta kritik terhadap prioritas anggaran dinasnya. (Hari)
