MOJOKERTO. mediabrantas. id- Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto H. Junaedi Malik SE mendorong agar Pemerintah Kota Mojokerto perencanaan kebijakan program 2024 fokus pada penguatan kemanfaatan untuk rakyat, aparatur dan kelangsungan pemerintahan dalam meng- optimalkan fungsi pelayanan dasar.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Junaedi Malik yang akrab disapa Gus Joened pada Media ini disela sela Rapat Paripurna DPRD Kota Mojokerto, Dalam pengesahan KUA PPAS tahun Anggaran 2024, maka diperlukan Kebijakan Umum dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara yang disepakati bersama antara DPRD Kota Mojokerto dengan Pemerintah Kota Mojokerto.
Gus Juned menyampaikan bahwa tahun 2024 kita sudah tidak berpijak pada RPJMD ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yg hbs di saat ini tahun ke 2023, tapi perencanaa KUA PPAS 2024 berpedoman pada Rencana pembangunan daerah (RPD) 2024-2026, yang merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan tahun 2024 di masa transisi pemerintahan di tengah tengah yang kepala daerah nya habis masa bakti nya tahun 2023 Krn terkait ada pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024.
RPJMD Walikota kata Gus Joened saat ini habis di tahun ini sehingga yang perlu kita bahas dalam perencanaan ini berpedoman pada RPD yang sesuai dengan instruksi Mendagri no 52/2022 khusus daerah yang memang masa bakti walikota nya habis tahun ini, dengan pedoman RPD dalam perencanaan kita membutuhkan dokumen perencanaan terkait baik dokumen RPD 2024 -2026,RKPD 2024,bjuga tema dan program prioritas nasional serta provinsi Jatim 2024 sebagai acuan karena perencanaan di daerah harus linear dengan dokumen perencanaan di atas nya ,dan RPD satu-satunya pedoman untuk kita menterjemahkan arah kebijakan di tahun 2024 nanti. ” ucap Gus Joened, Jum’at ( 18 / 08 / 2023 ).
Jadi menurut Gus Joened, ini terkait masalah bagaimana kita mengamankan kelangsungan kepentingan program prioritas pembangunan nasional maupun pembangunan Jawa Timur itu di daerah terkait kelangsungan program pelayanan dasar masarakat, pemerintahan dan stabilitas penguatan ekonomi ke depan, bukan program terjemahan visi misi Walikota saat ini.
Kalau kita masuk ke salah satu poin tema RKPD Kota Mojokerto tahun 2024, misalnya terkait program prioritas yang di canangkan yaitu mengurangi ketergantungan ekonomi masaryakat, program menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi itu perlu di jelaskan lebih detail bagimana maksud dan tafsir nya.
” Kami tidak mau ini di salah artikan sehingga malah menjadi sebuah dasar untuk mengurangi berbagai program penguatan masarakat dan ekonomi kerakyatan ke program lain, yang mana penguatan program ekonomi masarakat seharus lebih kita perkuat di tahun 2024 sesuai tema prioritas nasional, dengan narasi nomenklatur mengurangi ketergantungan ekonomi tersebut mohon jangan di salah artikan ke arah mengurangi program kerakyatan ,tegas Gus Joened.
Berikutnya terkait masalah program sosial masyarakat tentang bagaimana penguatan masarakat rentan penyandang Masalah kesejahteraan, kedepan bagaimana berjalan dengan baik bagaimana mekanisme nya, validasi data base nya, target pemanfaatan nya kepada masyarakat yang memang membutuhkan, karena saat ini masarakat banyak yg bingung bagaimana akses dan mekanisme nya, sehingga tidak adanya pemerataan sasaran dan banyak nya warga masarakat yang sesuai kriteria yang belum tersentuh, mereka kebingungan akan akses dan mekanismenya. krena minim nya informasi sehingga mereka tiap tahun nya Tidak tersentuh data sasaran.
Sedangkan canangan prioritas terkait peningkatan kualitas profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merid, hal itu kata Gus Joened memang penting karena tidak ada pembangunan berhasil tanpa kinerja ASN yang berkualitas, terintegrasi dengan integritas komitmen yang kuat, peningkatan sistem merid ini terkait tuntutan kinerja ASN, tapi jangan lupa nanti saat kita bahas sektor belanja pasti kita akan merencanakan belanja pegawai.
Pemkot harusnya kata Gus Joened tidak hanya menuntut meningkatnya kinerja ASN di optimalkan, tapi dalam postur belanja pegawai jangan lupa hak hak aparatur dan pegawai wajib di perhatikan kepastian nya oleh Pemkot, baik gaji, tunjangan dan honor honor yang melekat merupakan hak nya pegawai sesuai ketentuan aturan yang ada harus ada kejelasan anggaran dan kepastian hukum benar benar hak hak pegawai tersebut bisa terpenuhi dalam satu tahun anggaran secara utuh dan memadai dan terealisasi dengan baik sesuai dengan target waktu dan besaran nilai hak hak nya secara ideal.
Sebab informasi yang diterima Gus Joened hak hak pegawai tersebut misal tunjangan dan honor- honor indikasinya berjalan terkesan kurang jelas teknisnya, baik mekanisme nya kelihatan kurang di pahami pegawai, indikator indek perhitungan nya dan pagu indikatif kepastian anggaran nya di tahun berjalan ini seolah indikasi yang kita dengar kurang memadai,dalam perencanaan belanja pegawai saat ini kita berharap ada koreksi dan segera ada kejelasan terkait hal – hal teknis yang di rasa membingungkan tersebut sehingga kendala hak-hak pegawai bisa segera teratasi terealisasi dengan baik dan perencanaan belanja pegawai dalam kebijakan tahun 2024 harus lebih baik terencana dengan baik dan terukur pagu indikatif nya sesuai hak hak yg harus di terima pegawai sesuai aturan yang ada. ( Kartono / Adv ).
