KKS Tak Disalurkan, Penerima Manfaat BPNT di Kecamatan Lenteng Menjerit

SUMENEP | optimistv.co.id – Carut marutnya realisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah pusat di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mulai menyisakan luka hati bagi masyarakat miskin.

Dari 58 ribu lebih masyarakat miskin di Kabupaten Sumenep yang terdaftar sebagai peserta BPNT murni hanya sekitar 26,9 ribu yang sudah direalisasikan Kartu Kesejahteraan Sosialnya (KKS) oleh Bank Mandiri Cabang Sumenep selaku Bank penyalur program bantuan sosial tersebut.

Sementara sisanya sekitar 31 ribu lebih KPM BPNT harus gigit jari lantaran hingga saat ini KKS-nya belum didistribusikan. Sehingga 31 ribu lebih warga miskin di Sumenep belum bisa menikmati program Kemensos tersebut.

Kejadian tersebut juga dialami oleh Ibu Siti Aisyah (57), warga Dusun Jepon Timur, Desa Lanteng Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, mengatakan kepada beberapa awak media, jika sampai saat ini sudah sekitar empat bulan belum menerima bantuan beras lagi dari pemerintah.

“Sudah lama sekali, insyaallah sudah sekitar empat bulanan saya tidak menerima bantuan beras dari pemerintah,” katanya dengan lirih kepada media ini. Kamis (23/1).

Baca Juga:  Kapolri Tekankan Kesehatan Sopir dan Kelaikan Bus

Ia juga mengaku jika dirinya adalah termasuk penerima bantuan beras sejahtera (rastra) sebelum berubah menjadi program BPNT. Dan dia juga sudah tahu dengan perubahan program tersebut dari tetangganya yang kebetulan mejadi peserta PKH dan sudah menerima bantuan BPNT.

“Kalau tahun kemarin saya pasti setiap bulan menerima bantuan Beras dari Pemerintah Desa, apa karena programnya berubah yaaa..?,” terang ibu Aisyah.

Saat ditanya dapat darimana beras selama empat bulan ini.? Dirinya menjawab membeli sendiri walau terkadang harus berhutang dulu, baru jika sudah ada rezeki maka dibayarnya. “Ya beli sendiri mas,” tandasnya.

Pernyataan ibu Siti Aisyah juga diamini oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Lenteng, Faidi, yang membenarkan bahwa memang benar bahwa kartu KKS di Desa Lenteng Timur bagi KPM BPNT murni memang belum didistribusikan sama Bank Mandiri.

Ibu Siti Aisyah, warga Desa Lenteng Timur

“Iya benar untuk Desa Lenteng Timur KKS-nya belum didistribusikan. Jadi KPM BPNT murni belum bisa menikmati program BPNT, kecuali yang irisan PKH. Karena kalau PKH kartunya sudah ada tinggal digesek saja di e-Warong,” katanya kepada awak media. Kamis (23/1).

Baca Juga:  Bupati Mojokerto Launching DESA BERSINAR di Ladang Anggrek Desa Lebaksono Pungging

Dia juga menjelaskan, selain Desa Lenteng Timur masih ada sekitar 12 Desa lainnya di Kecamatan Lenteng yang KKS BPNT juga belum disalurkan.

“Dari 20 Desa se Kecamatan Lenteng baru tujuh Desa yang sudah didistribusikan KKSnya, itupun tidak tuntas masih ada sisanya,” jelasnya.

Adapun tujuh Desa itu diantaranya, Desa Banaresep Timur, Lembung Timur, Lenteng Barat, Ellak Daya, Daramista, Kampingan Barat, dan Desa Moncek Tengah.

“Total keseluruhan KPM BPNT murni berjumlah 2.822, sedangkan yang irisan PKH berjumlah 3.449, jadi distribusi KKS di Kecamatan Lenteng hanya sekitar 40 persen,” jelasnya pula.

Dia juga menjelaskan alasan minimmya pendistribusian KKS BPNT di Kecamatan Lanteng disebabkan karena keterbatasan waktu. “Pendistribusian KKS khusus di Kecamatan Lenteng hanya dikasih waktu dua hari, yaitu tanggal 16-17 Desember 2019 kemarin,” tandasnya.

Baca Juga:  Pemkab Mojokerto Akan Rampingkan Akses dan Peningkatan Efesiensi Layanan Publik dengan Pengembangan Super Apps

Sementara Kepala Desa (kades) Lenteng Timur melalui Sekretaris Desanya, Deddy Setiadi, berharap KKS milik warga maskin yang masuk daftar KPM BPNT murni di Desa Lenteng Timur secepatnya direalisasikan oleh pemerintah.

“Kami Pemerintah Desa Lenteng Timur berharap program BPNT ini cepat tersalurkan, karena masyarakat sudah mulai terus bertanya kepada kami,” harapnya.

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Penanganan Fakir Miskin (PFM), Moh. Zaini, malah mengatakan salah satu penyebab KKS BPNT itu hanya terdistribusi 40 persen se Kabupaten Sumenep lantaran banyak pemerintah Desa mengatakan belum siap melaksanakan program BPNT.

“Kendalanya yang paling banyak itu, ada yang tidak didatangkan masyarakat itu oleh Desa. Ada juga Desa bilang tidak siap, ya kalau desa sudah tidak siap, kita mau gimana lagi, padahal pendistribusian KKS itu sudah dijadwal,” bebernya saat ditemui dikantornya kala itu.

Reporter : Sheno – Sudarsono

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *