BLITAR | optimistv.co.id – Semenjak Sertifikat redistribusi tanah Karangnongko Sudah sebagian besar diterima warga,kini rentetan permasalahan baru muncul silih berganti.Mulai dari ancaman dan intimidasi ke warga Hingga dilayangkannya surat pengusiran warga yang dilakukan Pokmas,selaku panitia redistribusi tanah Karangnongko.
Kepala Desa (Kades) Modangan Bisri Mustofa dalam keterangannya kepada Media menyampaikan, sebanyak 839 sertifikat saat ini sudah selesai dan dibagikan secara simbolis oleh Bupati Blitar Rini Syarifah beberapa saat yang lalu, seluas kurang lebih 103Ha lahan tanah diperkebunan karangnongko desa Modangan kecamatan Nglegok kabupaten Blitar, dibagikan melalui proses redistribusi kepada petani penggarap yang sudah lama menggarap diperkebunan tersebut. Meskipun saat ini masih tersisa 30Ha yang belum direalisasikan untuk di redistribusi. “Kata Bisri, Jum’at (21/01/2022).
Bisri menerangkan, penataan redistribusi tanah perkebunan Karangnongko bermula dari sengketa yang dilayangkan 153 warga Karangnongko dan dimenangkan warga di Mahkamah Agung RI.
“Verifikasi lahan bekas PT Veteran Sri Dewi dan penerima redistribusi dilakukan oleh kelompok masyarakat (Pokmas) dan saya sebagai kepala desa tidak mengikuti proses verifikasi data, karena pokmas langsung berhubungan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Terkait kelayakan daftar penerima redistribusi menurut Kades Bisri setelah mendapatkan data dari BPN, untuk yang bukan warga desa Modangan, BPN menyatakan sudah sesuai prosedur absente,” ungkap Bisri.
Berikutnya ia menjelaskan bahwa untuk penerima redistribusi yang bukan merupakan warganya, diakuinya ada. Dan banyak warga baik dari Karangnongko dan diluar desa Modangan yang telah mendapatkan sertifikat hak milik tersebut, belum tahu lokasi tanah yang didapatnya, inilah yang menjadi menarik dan perlu diulas.” Jelasnya.
“Proses verifikasi tidak berjalan dengan baik dan disinyalir penuh rekayasa, karena masih banyak penerima sertifikat redistribusi yang datang ke pihak desa dan dirinya, bertanya kejelasan posisi lahan yang akan ditempati pemegang sertifikat,” tambah Bisri.
Warga Karangnongko yang belum mendapatkan redistribusi tanah saat ini, informasi dari BPN akan ada pendaftaran lagi. Harapannya semoga residistribusi ini berjalan dengan baik, bermanfaat untuk warga desa Modangan dan yang belum terdata segera diproses oleh pihak BPN.” Tutup Kades Bisri.
Foto : Ket Foto : Mbah Ukir Veteran Kemerdekaan RI dan Bandi Petani Penggarap Yang Juga Bermukim di Lahan Eks HGU PT Veteran Sri Dewi Akan Mempertahankan Lahannya Sampai Titik Darah Penghabisan
Ukir tidak pernah mendatarkan lahan yang digarapnya kepada pokmas, akan tetapi anehnya, “Ukir mendapatkan informasi dari desa bahwa dia termasuk yang mendapatkan sertifikat tanah redistribusi tersebut.” Ungkapnya.
Ukir tidak merasa ikut proses redistribusi lahan yang dikuasainya sehingga tidak mengurus ke kantor desa. Ukir merasa gusar kepada panitia dan Pokmas yang mengurusi administrasi redistribusi, pasalnya dia mendapatkan surat somasi dari pihak Pokmas untuk mengosongkan lahan yang saat ini dikuasainya. Tentu Ukir dengan lantang, “Akan melawan siapapun yang akan menggambil lahan garapan dan tempat tinggalnya.” Tegas Ukir.
Di usianya yang telah memasuki 91 tahun dan sebagai mantan pejuang yang ikut memerdekakan negara, meminta pemerintah kabupaten Blitar dalam hal ini Bupati Rini Syarifah dan Wakil Bupati Rahmat Santoso agar mengamankan lahan garapan dan tempat tinggalnya dan menjaga serta berbuat adil kepada warga Karangnongko yang belum terdata di proses redistribusi saat ini, agar tidak terusir dari Karangnongko yang menjadi sumber hidup selama ini.”harapnya.
Karsono SH, pengacara yang ditunjuk warga petani penggarap, penghuni dan penyewa lahan dieks HGU PT Veteran Sri Dewi sebagai kuasa hukumnya menyampaikan, pokmas panitia redistribusi memberikan surat somasi untuk mengosongkan lahan yang saat ini dikuasai kliennya, Karsono menyayangkan tindakan tersebut terkait kapasitas panitia dan Pokmas redistribusi melayangkan surat somasi tersebut.” Ujarnya.
“Harusnya mereka yang mendapatkan dan memiliki sertifikat yang melayangkan gugatan di pengadilan untuk mengosongkan lahan yang saat ini masih dikuasai warga yang tidak ikut redistribusi, bukan pokmas.” Tegas Karsono.
Karsono berpendapat, tentang prosedur redistribusi yang benar seharusnya didapat oleh para pihak yang bertahun-tahun, lebih dari 20 tahun menggarap dan menguasai lahan dan ber-ktp setempat, yang belum memiliki surat kepemilikan hak maka diajukan redistribusi, kalau ada warga diluar desa Modangan yang menerima sertifikat redist, harusnya tidak bisa menerima, harusnya panitia berhati-hati dan memverifikasi ulang.” Jelasnya.
Karsono menegaskan akan membantu warga disana yang tidak mengikuti redistribusi tapi berkebun, bertani, menyewa dan bermukim disana jika mendapatkan gangguan dalam bentuk apapun,” tegasnya.
“Selama hak hak petani penyewa dan penduduk yang bermukim disana tidak diganggu Kami akan diam,tetapi jika diintimidasi terus bahkan diusir paksa tanpa melalui prosedurhukum yang sah,pihak kami akan membantu Dan melindungi hak-haknya,”pungkasnya.
Reporter : Muklas
