Dipublikasikan pada 16 Oktober 2026
JOMBANG, mediabrantas.id – Membangun kesadaran pajak tidak cukup hanya melalui imbauan kepada wajib pajak, tetapi juga perlu ditanamkan sejak bangku perguruan tinggi. Semangat inilah yang diusung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jombang melalui program Sapa Pajak Goes to Campus di Universitas PGRI Jombang, Rabu (7/10/2026).
Program edukasi tersebut menjadi langkah strategis Bapenda dalam mendekatkan pemahaman perpajakan kepada generasi muda, sekaligus menumbuhkan kesadaran bahwa pajak memiliki peran penting dalam menopang pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya diperkenalkan pada kewajiban membayar pajak, tetapi juga diajak memahami keterkaitan antara kepatuhan perpajakan dan keberlangsungan pembangunan. Penerimaan pajak menjadi salah satu sumber pendanaan yang mendukung penyediaan infrastruktur, fasilitas umum, hingga berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat.
Kepala Bapenda Kabupaten Jombang, Sholahuddin Hadi Sucipto, S.STP., M.Si., hadir sebagai narasumber dengan memaparkan peran strategis pajak daerah dalam mendukung pembangunan Kabupaten Jombang. Edukasi tersebut menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap kemajuan daerah.
Bagi generasi muda, pemahaman tersebut diharapkan menjadi fondasi untuk membangun sikap sadar pajak, bukan semata-mata karena tuntutan kewajiban, melainkan juga karena kesadaran akan manfaatnya bagi kepentingan bersama.
Materi selanjutnya disampaikan Kepala UPT PPD Jombang, Totok Rahmat, yang mengulas pajak daerah dalam kewenangan pemerintah provinsi, termasuk penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Melalui penjelasan ini, mahasiswa memperoleh gambaran mengenai hubungan penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan pendapatan daerah serta dukungannya terhadap pembangunan di tingkat kabupaten.
Sementara itu, Kepala Samsat Jombang, Totok Hadi Winasto, S.E., memperkenalkan berbagai layanan Samsat dan kemudahan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pemahaman mengenai layanan tersebut diharapkan dapat mendorong generasi muda menjadi wajib pajak yang lebih tertib, disiplin, dan tepat waktu.
Edukasi juga menyentuh aspek administrasi kendaraan dan keselamatan berlalu lintas. Bripka Pujianto selaku Kanit Regident Jombang menjelaskan pentingnya registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Materi ini menjadi pengingat bahwa tanggung jawab sebagai pengguna kendaraan tidak berhenti pada kepemilikan kendaraan, tetapi juga mencakup kelengkapan dokumen dan keselamatan selama berkendara.
Dari sisi perlindungan masyarakat, Havis dari Jasa Raharja memaparkan tugas dan fungsi lembaganya, khususnya terkait pemberian perlindungan dasar berupa santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku. Materi tersebut melengkapi wawasan mahasiswa mengenai pentingnya keselamatan di jalan raya sekaligus kepedulian terhadap sesama pengguna jalan.
Keterlibatan Bapenda Kabupaten Jombang, UPT PPD Jombang, Samsat Jombang, Kepolisian, dan Jasa Raharja dalam kegiatan ini menunjukkan pentingnya sinergi lintas instansi dalam membangun pemahaman masyarakat. Perguruan tinggi menjadi ruang strategis untuk mempertemukan edukasi perpajakan, pelayanan publik, administrasi kendaraan, dan keselamatan berlalu lintas dalam satu rangkaian pembelajaran.
Melalui Sapa Pajak Goes to Campus, Bapenda Kabupaten Jombang berharap mahasiswa Universitas PGRI Jombang dapat menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Tidak hanya memahami pentingnya pajak, mereka juga diharapkan mampu menyebarkan kesadaran mengenai kepatuhan administrasi dan tanggung jawab sebagai warga negara.
Upaya menanamkan kesadaran sejak dini ini menjadi bagian dari investasi jangka panjang dalam membangun budaya taat pajak. Sebab, pembangunan daerah yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajibannya. (Budi Tanoto)
