MOJOKERTO | optimistv.co.id – Curah hujan yang cukup tinggi
dan Sering terjadinya banjir di Wilayah Kabupaten Mojokerto saat ini ternyata mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang duduk di Komisi D ini.
Untuk menangani banjir di Wilayah Kabupaten Mojokerto, maka Komisi D DPRD Jatim melaksanakan Kunjungan Kerja dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam rangka mengatasi dan penanganan banjir di Mojokerto.
Rapat kerja Komisi D DPRD Jatim yang membahas masalah Banjir di Wilayah Kabupaten Mojokerto dilaksanakan di ruang Coment Center Pemkab Mojokerto, Jumat siang ( 01 / 04 / 2022 ).
Rapat dan koordinasi Komisi D DPRD Jatim yang dipimpin oleh H. Masduki, S.Pd.I Wakil dari Dapil 10 Jatim (Mojokerto – Jombang ) ini dihadiri oleh BBWS Brantas. PU SDA Jatim. PU Cipta Karya Jatim, Wakil Bupati Mojokerto, H. Muhammad Albarra, M.Hum, Asisten Pemkab Mojokerto, Drs. H. Hariyono, M.Si, Kepala Bappeda Kabupaten. Mojokerto, Drs. Bambang Eko Wahyudi, Kadis PUPR Kabupaten Mojokerto, Renaldy, MT, BPBD Kabupaten Mojokerto dan Direktur Perumdam Mojopahit Mojokerto, H. Fayakun Hidayat, SH untuk melakukan Koordinasi penanganan banjir di Wilayah Kabupaten Mojokerto
Juru bicara Komisi D DPRD Jatim, Masduki yang akrab disapa Gus Uki menjelaskan bahwa Selaku Wakil Rakyat dari Dapil 10 Jatim ini ingin mengetahui secara detail penanganan banjir di Kabupaten Mojokerto, karena keluhan dari Masyarakat. ” Saat musim hujan Sekaang ini, masalah banjir di Mojokerto tidak bisa di hindari, maka kami Wakil Rakyat ingin ada solusi yang komprehensif dan penangganan serius dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengenai banjir yang terus terjadi di Mojokerto ini, ‘ ucap Gus Uki pimpinan rapat koordinasi.
Sementara Gus Barra selaku Wakil Bupati Mojokerto mengenai sering terjadi nya banjir di Mojokerto berharap ada Koordinasi yang menyeluruh, sehingga ada kewenangan pusat / Propinsi bisa saling menguatkan. ” Saya berharap dalam penanganan banjir di Mojokerto ini, semua pihak harus duduk satu meja untuk melakukan pembahasan baik Pemerintah Pusat, Propinsi dan Daerah, jadi kita bisa kita tahu ini kewenangan siapa atau yang menanganinya, biar masyarakat tahu bahwa mana yang jadi kewenangan Pusat, Propinsi dan Daerah, karena masyarakat tahunya kalau kejadian banjir di Mojokerto, dan terjadi kerusakan, baik longsor atau jembatan putus, maka masyarakat akan mengira ini tanggung jawab Pemkab Mojokerto, padahal sungai itu kewenangan Provinsi, atau masuk BBWS Brantas.” ucap Wabup Gus Barra.
Sementara Itu pemaparan Kepala DPUPR Kabupaten Mojokerto Renaldi, Ada 11 Kecamatan di Kabupaten Mojokerto yang rawan banjir, rata- ratab di aliran sungai kewenangan Pusat / Provinsi. ” Sudah ada komunikasi inten kami dengan BBWS Brantas & SDA Jatim, perwakilan BBWS Brantas menyampaikan sudah ada perbaikan di beberapa kecamatan di Mojokerto. ” Ucap Kadis PUPR Kabupaten Mojokerto Rinaldy.
Dijelaskan bahwa, Intensitas hujan cukup deras yang mengakibatkan debit air naik dan derasnya air sehingga beberapa tanggul rusak, kedepan kita akan mengupayakan pompa air sehingga banjir sedikit terurai, PU SDA Jatim juga konsen dgn normalisasi dan perbaikan di kabupaten Mojokerto alat berat kita sudah ada di lapangan, kami akan semaksimal mengatasi banjir.
Dilain pihak PU Cipta Karya Jatim menyampaikan suplai air baku di Kabupaten Mojokerto masih aman .
Sementara itu Rapat Koordinasi DPRD D Jatim dengan beberapa pihak menghasilkan, Akan ada perjanjian antara pihak BBWS Brantas & DPUPR terkait percepatan penanganan banjir. ” Alhamdulillah dalam rapat dengan pihak terkait telah dihasilkan beberapa kesepakatan bersama dalam penanganan banjir di Mojokerto,” ucap Gus Uki juru bicara Komisi D DPRD Jatim yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Kota Mojokerto itu.
Dilain pihak rapat koordinasi ini dihadiri oleh Komisi D DPRD Jatim, diantaranya, Edi Paripurna Wakil Ketua. H Makin Anggota. H Hidayat, M.Si, Anggota. H. Nur Aziz Anggota, H. Satib anggota & Bu Sri Anggota .
Reporter : Ririn Fadlilah / Kartono
