MOJOKERTO, mediabrantas.id – Sekolahan negeri semua tingkatan, baik SD maupun SMP, saat ini membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023. Namun sejumlah permasalahan terkait PPDB sistem zonasi masih menjadi sorotan masyarakat.
Hal inilah yang menjadi fokus dan pembahasan serta sorotan serius dari Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto dari Fraksi PKB, H. Junaedi Malik, SE saat menggelar Serap Aspirasi Masyarakat (RESES) tahap II tahun 2023 di lingkungan Pondok Pesantren, KH. Nawawi, Jalan Gajah Mada Kota Mojokerto, Minggu, 28 Mei 2023.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Kota Mojokerto yang akrab disapa Gus Joened ini menyebut bahwa sistem zonasi tiap tahunnya kerap membuat masyarakat harap-harap cemas, utamanya bagi masyarakat yang tinggal di timur Kota Mojokerto. Sebab lokasi Sekolah Negeri, baik SD, khususnya SMP lokasinya jauh dari warga yang tinggal di wilayah timur Kota Mojokerto.
Untuk itu dirinya dirinya mendorong Dinas Pendidikan dan Walikota Mojokerto untuk sesegera mungkin melakukan terobosan dan kajian guna mengakomodir kepentingan masyarakat untuk bisa tertampung di sekolah negeri.
Dijelaskan oleh Gus Joened dirinya pun kerap turun tangan langsung menyikapi PPDB sistem zonasi ini agar masyarakat tidak resah atau khawatir anaknya tidak bisa diterima di sekolah favorit atau sekolah negeri yang ada di Kota Mojokerto.
Melihat permasalahan penerimaan sistim Zonasi PPDB online tersebut dirinya tidak tinggal diam, jika dilapori masyarakat terkait penerimaan siswa sistem Zonasi PPDB tersebut, maka dirinya langsung turun ke lapangan mendatangi Dinas Pendidikan Kota Mojokerto dan pihak terkait penerimaan sistem Zonasi PPDB.
“Alhamdulillah tiap tahunnya ada sekitar 40 anak didik yang terpental bisa kami bantu agar bisa diterima di sekolah negeri di Kota Mojokerto. Saya berharap penerimaan sistem Zonasi PPDB online yang telah ditetapkan ini benar-benar seakomodatif mungkin, dan bisa menampung anak didik yang tempat tinggalnya di wilayah timur Kota Mojokerto,” ucap Gus Joened saat menanggapi keluhan masyarakat atas penerimaan sistem Zonasi PPDB online.
Gus Joened yang dicalonkan tokoh tokoh Kota Mojokerto sebagai Calon Walikota Mojokerto itu menyebutkan, permasalahan PPDB sistem zonasi ini didominasi terjadi di wilayah timur Kota Mojokerto.
Untuk itu dirinya berharap Pemerintah Kota Mojokerto harus memperhatikan permasalahan tiap tahun masyarakat di wilayah timur Kota Mojokerto, dengan langkah untuk segera mencari lahan atau tempat untuk membangun sekolah negeri baru atau mendirikan sekolah SMP Negeri di wilayah timur Kota Mojokerto, karena ini merupakan solusi terbaik agar masyarakat tidak merasakan keresahan pada penerimaan sistem Zonasi PPDB online.
Sementara itu, kegiatan Reses II Gus Joened tersebut dihadiri beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan pengurus Partai Kebangkitan Bangsa tingkat kecamatan (PAC), akhirnya menjadi diskusi yang luar biasa terkait penerimaan sistem Zonasi PPDB di lingkup pendidikan yang tiap tahunnya selalu dikeluhkan masyarakat.
Selain pembahasan masalah penerimaan sistem Zonasi PPDB online, Reses Gus Joened ini juga diwarnai keluhan masyarakat terkait adanya beberapa pungutan biaya yang diatas namakan untuk studi banding atau terapan yang menggunakan kebijakan.
Gus Joened menjelaskan, bahwa masyarakat tahunya Pemerintah Kota menerapkan pendidikan gratis, sehingga mendaftarkan siswa harus benar benar gratis, tidak ada lagi oknum pendidikan atau lembaga sekolah yang membebankan masyarakat.
“Saya menyampaikan bahwa memang kita berupaya akan mendorong peningkatan anggaran pendidikan harus terjadi peningkatan anggaran, utamanya untuk peningkatan prasarana maupun ekstra,” lanjut Gus Joened.
Sedangkan untuk masyarakat timur jauh dari rumah ke sekolah, sehingga banyak siswa kepental dalam lingkup masyarakat, maka dirinya berharap Pemkot Mojokerto untuk segera mengkaji pentingnya keberadaan lembaga sekolah baru di wilayah timur untuk bisa menampung siswa yang tinggal di wilayah timur Kota Mojokerto.
Menurut Gus Joened, dirinya selama ini telah berulang kali menyampaikan permasalahan ini kepada Walikota Mojokerto, untuk segera dilakukan kajian, karena memang SMP Negeri baru di wilayah timur Kota Mojokerto ini sangat dibutuhkan atau munculnya lembaga pendidikan baru di wilayah timur Kota Mojokerto harus ada, agar saat PPDB dibuka warga masyarakat wilayah timur tidak resah terhadap nasib anaknya. (Kartono)
