MADIUN,mediabrantas.id – Bantuan pangan pemerintah pusat kembali disalurkan. Bantuan beras untuk alokasi terakhir di tahun ini tersebut disalurkan, Senin (11/12) kemarin. Di Kota Madiun, setidaknya ada sebanyak 9.919 penerima bantuan pangan (PBP) dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Badan Pangan Nasional (Bapanas).
‘’Untuk Desember ini merupakan tambahan. Program bantuan pangan ini sejatinya hanya enam bulan dibagi dua tahap. Kemudian dari pusat turun lagi untuk Desember ini,’’ kata Kabid Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Madiun, Sumini, Selasa (12/12).
Sumini menyebut tahap pertama untuk alokasi April, Mei, dan Juni. Sementara tahap kedua untuk alokasi September, Oktober, dan November. Bantuan pangan sejatinya sudah selesai. Namun, kemudian turun lagi bantuan untuk Desember yang disalurkan, Senin kemarin. Sumini menyebut untuk Kota Madiun juga mendapatkan tambahan 251 penerima. Data tambahan itu muncul pada November lalu. Tak heran, sebanyak 251 tambahan itu dimasukkan ke dalam tahap kedua.
‘’Jadi yang tambahan 251 ini, biarpun baru masuk di November, tetap menerima bantuan tahap kedua. Jadi pada pencairan November kemarin, yang 251 ini mendapatkan 30 kilogram langsung,’’ terangnya.
Sumini menyebut ada sebanyak 9.668 penerima untuk Kota Madiun pada tahap pertama lalu. Sedang pada tahap kedua jumlah penerima menjadi 9.919 orang. Sumini menyebut setiap penerima mendapatkan 10 Kg beras dalam sekali pencairan. Sementara alokasi bantuan beras ini ada sebanyak tujuh kali pencairan. Artinya, setiap penerima mendapatkan total 70 kilogram beras.
‘’Untuk pencairan bantuan pangan 2023 ini dilakukan April, Mei, dan Juni untuk tahap satu. Tahap dua diberikan September, Oktober, November. Dari pusat ada tambahan lagi untuk Desember ini,’’ jelasnya sembari menyebut pencairan bertempat di kelurahan masing-masing.
Sumini menambahkan informasi yang beredar bantuan pangan ini masih akan dilanjutkan di 2024 mendatang. Informasinya bantuan diperpanjang hingga April. Artinya, masih ada empat kali penyaluran lagi. Namun, Sumini menegaskan itu baru informasi yang beredar di pemberitaan. Untuk kepastiannya tentu menunggu surat resmi dari pemerintah pusat.
‘’Informasinya seperti itu. Tetapi tentu kita menunggu surat resmi dari pusat,’’ pungkasnya. (Sugeng Rudianto)
