MADIUN,mediabrantas.id -Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk Komoditas Beras di Kabupaten Madiun telah resmi dimulai sejak 31 Januari 2024 lalu. Pemerintah Kabupaten Madiun bekerjasama dengan Bulog kali ini menyalurkan CPP di Desa Sumberbening, Kecamatan Balerejo, yang dilaksanakan di Kantor Desa Sumberbening, Senin(5/02/2024).
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhajir Effendy, turut meninjau kegiatan tersebut bersama PJ Bupati Madiun, Ir. H. Tontro Pahlawanto, serta Kepala Dinas Terkait. Warga desa Sumberbening tampak antusias menyambut penyaluran beras yang menjadi bantuan pangan cadangan dari pemerintah tersebut.
Penjabat Bupati Madiun, dalam laporannya menjelaskan rincian penyaluran bantuan pangan dimulai pendistribusian pada tanggal 31 Januari 2024 hingga 10 Februari 2024, menyasar 67.104 Kepala Keluarga Penerima Manfaat (KPM). “Sampai dengan tanggal 5 Februari 2024, sebanyak 30.606 KPM sudah menerima bantuan, dengan total beras sebanyak 306.060 Kg. Sementara 36.498 KPM masih dalam proses penyaluran, dengan beras sebanyak 364.980 Kg. Total desa yang sudah tersalurkan mencapai 95 Desa, sedangkan 111 Desa masih dalam proses,” jelasnya.
Ditemui usai kegiatan, Menteri PMK mengungkapkan kedatanganya di tanah kelahirannya yakni Kabupaten Madiun untuk meninjau langsung proses pembagian beras cadangan pangan Pemerintah. “Sasaran bantuan tidak hanya untuk penerima PKH, tetapi juga untuk warga di Desil 1, Desil 2, bahkan Desil 4. Dengan total 22 juta warga yang menjadi sasaran bantuan ini, Pemerintah berupaya menjangkau masyarakat dari berbagai tingkat kesejahteraan,”ungkapnya.
Pemberian bantuan beras ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak kelangkaan beras di pasar internasional dan dampak kemarau panjang yang meningkatkan harga beras secara signifikan. Menteri PMK menegaskan bahwa beras yang diberikan memiliki kualitas yang baik. ” Berasnya insyaallah sama dengan yang saya makan sehari-hari, tidak ada perbedaan, jangan dianggap bahwa ini beras yang tidak berkualitas, dan kita ingin masyarakat juga merasakan beras sebagaimana mestinya, tidak boleh karena ini bantuan kemudian berasnya alakadarnya,” tegasnya.
Perlu diketahui Pemerintah menjangkau sasaran masyarakat miskin dari data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) serta dari data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Dinas Sosial. Bantuan pangan ini dijadwalkan untuk disalurkan hingga bulan Maret, dengan kemungkinan penambahan hingga bulan Juni, tergantung pada situasi dan kondisi harga pangan di masa mendatang.(Sugeng Rudianto)
