KEDIRI, mediabrantas.id – Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Kediri mempertanyakan kinerja Bupati Kediri, H. Hanindhito Himawan Pramana, S.H, yang telah dilantik pada jabatan periode keduanya sejak bulan Februari 2025, tetapi hingga kini masih banyak sekali adanya kejadian demonstrasi yang cukup membuat masyarakat merasa resah.
Bupati Lira Kabupaten Kediri, Alief Bahari Djunaedi mengatakan, adanya demonstrasi di Kabupaten Kediri tersebut tidak sesuai dengan statement Bupati yang akrab disapa Mas Bup Dhito pada saat pelantikan Pejabat Struktural, Jum’at, 25 Juli 2025 di Ruang Joyoboyo Pemkab Kediri.
“Saat itu Mas Bup mengutarakan akan mengutamakan mengisi pos pos yang kosong, supaya mengurangi daripada Plt yang sekarang ada. Juga pemerataan SDM di tiap wilayah, terutama pada sektor pelayanan publik, yang direncanakan mulai bulan Juli 2025 akan mengurangi Plt yang ada. Tetapi hingga bulan ini, sudah hampir empat bulan belum dilakukan,” katanya.
Tentunya, lanjut Alief, salah satu penyebab kurangnya kinerja daripada dinas-dinas dimaksud berdampak pada ketidakpuasa masyarakat, karena pejabatnya terpecah atau kurang fokus pada satu titik, dan berdampak buruk, baik pejabat yang bersangkutan maupun satuan kerjanya OPD.
“Untuk itu kami dari LSM LIRA Kabupaten Kediri mempertanyakan progres kedepan Bupati Kediri untuk meningkatkan kinerja dinas-dinas dimaksud, termasuk satuan kerjanya, mengigat sudah hampir 8 bulan Mas Bup dilantik, berarti sudah lebih dari enam bulan, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2016 Pasal 162 ayat 3,” ungkapnya.
Alief juga menjelaskan, menurut pantau dari LSM LIRA, di Kabupaten Kediri saat ini masih banyak wilayah kecamatan yang pejabatnya dirangkap atau Plt, di antaranya Kecamatan Mojo, Semen, Ringinrejo, Grogol, Ngancar, Plosoklaten, Ngadiluwih, Kayen Kidul dan Kecamatan Kandangan.
“Begitu pula dengan dinas maupun badan, juga banyak sekali yang masih Plt, di antaranya BAPPEDA, Perkim, Kopusmik, BPKAD, Pertanian, Satpol PP, Inspektorat, DKPP, BKPSDM (BKD), Pariwisata, Brida, Dinas Sosial, dan Dinas Perhubungan,” jelasnya.
Alief juga mempertanyakan, kondisi Kabupaten Kediri sehabis kerusuhan apakah akan menjadikan suatu alasan tidak memikirkan kepentingan masyarakat banyak dengan membiarkan kondisi dimaksud diatas berlarut larut yang akan menjadikan kekecewaan masyarakat parah, karena terhambatnya pelayanan publik yang sangat dibutuhkan.
“Berkaitan dengan hal ini, kami juga sudah berkirim surat kepada Mas Bup Dhito, dengan tembusan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ibu Gubernur Jawa Timur, dan Ketua DPRD Kabupaten Kediri,” ucap Alief. (Zainal)
