TRENGGALEK, mediabrantas.id – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, memberi apresiasi sekaligus sederet catatan kritis terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Island. Baginya, proyek ini adalah langkah besar membanggakan yang bisa menekan “kebocoran” ekonomi nasional – masyarakat tak lagi perlu ke luar negeri untuk sekolah, berobat, atau sekadar berbelanja. Namun, kemegahan tak boleh membuat lupa pada akar persoalan lingkungan dan keadilan sosial.
Usai meninjau lokasi pada Senin (4/5/2026), Novita menyampaikan rasa bangganya terhadap rancangan besar Kawasan Ekonomi Khusus tersebut.
“Ini luar biasa. Tapi jangan sampai pembangunan megah justru merampas hak air warga lokal,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Ia menyoroti tiga hal utama. Pertama, krisis air tanah yang melanda Bali. Menurutnya, pengelola KEK wajib memiliki sistem pengelolaan air yang mandiri dan berkelanjutan.
“Saya sudah tanyakan mitigasi air. Jawabannya: belum siap sepenuhnya. Ini PR kita di DPR, mendorong pemerintah jadi bapak asuh agar persiapannya matang,” ujarnya.
Kedua, limbah pembangunan dan sedimentasi yang mengancam ekosistem laut. Lokasi KEK yang berbatasan langsung dengan perairan menurutnya harus belajar dari praktik baik Sanur dan Nusa Dua. Jangan sampai ekonomi tumbuh, tapi laut justru mati.
Ketiga, keterlibatan masyarakat lokal. Karena proyek ini dibiayai pajak rakyat, Novita menekankan asas keadilan harus diutamakan.
“Manfaat ekonomi tidak boleh hanya dinikmati segelintir pihak. Rakyat sekitar harus merasakan,” ujarnya.
Novita mengingatkan agar pembangunan tak hanya berorientasi keuntungan 5–10 tahun ke depan.
“Kita ingin keberlanjutan. Ekonomi dan kelestarian alam harus beriringan. Jangan sampai kelak ada bencana atau kekeringan karena proyek yang abai lingkungan,” tegasnya. (Hari)
