Dipublikasikan pada 26 Agustus 2026
JOMBANG, mediabrantas.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang terus memperkuat pendampingan kepada petani dalam upaya mendorong peningkatan produktivitas pertanian sekaligus memastikan pelaksanaan optimalisasi lahan (oplah) berjalan sesuai target. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat peran Brigade Lapangan (BP) yang dibentuk pemerintah pusat untuk mengawal langsung kegiatan pertanian di wilayah kerja masing-masing.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang M. Rony melalui Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Eko Purwanto mengatakan, saat ini terdapat 17 Brigade Lapangan yang bertugas di wilayah Kabupaten Jombang. Para BP tersebut memiliki peran strategis dalam mengawal lokasi-lokasi yang menjadi sasaran kegiatan oplah, termasuk memastikan kebutuhan dan persoalan petani di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.
“Hari ini kami melaksanakan rapat kerja Brigadir Lapangan. Di Jombang ada 17 Brigade Lapangan yang dibentuk pemerintah pusat. Tugasnya mengawal lokasi-lokasi oplah untuk kegiatan tahun 2025,” ujar Eko.
Menurutnya, setiap Brigade Lapangan memiliki cakupan wilayah kerja yang cukup luas, yakni sekitar 150 hingga 200 hektare. Dengan luasan tersebut, BP dituntut tidak hanya melakukan pendampingan administratif, tetapi juga memahami secara langsung kondisi lahan, karakteristik tanah, ketersediaan air, hingga berbagai persoalan yang dihadapi petani.
Keberadaan BP juga diperkuat dengan dukungan program bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan). Sejumlah peralatan yang disiapkan antara lain traktor, combine harvester, drone, serta berbagai sarana pendukung lainnya.
Dukungan tersebut diharapkan mampu mempermudah petani dalam mengakses alat pertanian, terutama ketika memasuki tahapan budidaya maupun masa panen. Dengan demikian, petani tidak harus kesulitan mencari maupun mendatangkan alat dari wilayah lain ketika membutuhkan dukungan mekanisasi pertanian.
“BP ini dilengkapi dengan program bantuan alsintan seperti traktor, combine, drone dan lainnya. Tentunya tetap menyesuaikan dengan kondisi lingkungan, kondisi tanah, ketersediaan air dan sebagainya,” jelasnya.
Eko menegaskan, Brigadir Lapangan tidak sekadar ditempatkan sebagai pendamping teknis. Lebih jauh, keberadaan mereka diharapkan menjadi penggerak perubahan pola pengelolaan pertanian di tingkat petani, sehingga kelembagaan petani ke depan dapat dikelola secara lebih modern, profesional dan mandiri.
Dalam rapat kerja tersebut, evaluasi kinerja BP juga menjadi salah satu agenda utama. Penilaian dilakukan terhadap kinerja selama tiga bulan terakhir. Dari hasil evaluasi tersebut, satu Brigade Lapangan dinilai memiliki kinerja terbaik dan diberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi sekaligus pemacu semangat bagi BP lainnya.
“Untuk kinerja tiga bulan ini kami nilai. Ada satu teman-teman BP yang menurut kami terbaik dalam mengerjakan tugasnya, kemudian kami beri penghargaan supaya yang lain juga terpacu dan semangat untuk bekerja lebih baik lagi,” ungkap Eko.
Menurutnya, pemberian penghargaan tersebut bukan semata-mata untuk mencari siapa yang terbaik, melainkan menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang kompetitif dan positif. Setiap BP diharapkan mampu menunjukkan kinerja terbaik, terutama dalam menyelesaikan persoalan petani dan mengawal target program di wilayah masing-masing.
Ke depan, Brigade Lapangan juga diharapkan dapat menjadi contoh pengelolaan kelembagaan petani yang lebih modern. Tidak hanya dari sisi teknis budidaya, tetapi juga menyangkut manajemen organisasi, pengelolaan keuangan hingga kemampuan mengembangkan usaha pertanian.
“Harapannya BP ini menjadi semacam percontohan bagaimana lembaga petani berjalan secara modern dengan manajemen yang baik, baik manajemen maupun keuangannya,” katanya.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat juga memberikan target kepada kelembagaan tersebut agar mampu mengembangkan aktivitas ekonomi. Salah satu target yang diupayakan adalah pendapatan sekitar Rp10 juta setiap bulan.
Target tersebut tentu bukan perkara mudah. Kondisi pertanian di lapangan sangat beragam, sementara setiap wilayah memiliki tantangan tersendiri. Mulai dari kondisi tanah, ketersediaan air, karakteristik lahan, hingga persoalan regenerasi petani.
Namun, berbagai hambatan tersebut justru menjadi pengalaman penting bagi para BP untuk memahami persoalan pertanian secara lebih nyata. Terlebih, sebagian besar petugas yang terlibat merupakan generasi muda yang diharapkan mampu membawa pendekatan baru dalam pengelolaan sektor pertanian.
“Banyak hambatan dan pengalaman yang kami terima di lapangan. Banyak anak muda, sehingga kami berusaha sebaik mungkin agar mereka tahu bagaimana kesulitan dalam membudidayakan lahan-lahan mereka,” terang Eko.
Persoalan regenerasi petani juga menjadi perhatian. Tidak sedikit petani yang telah berusia lanjut menghadapi kenyataan bahwa anak-anak mereka tidak lagi berminat meneruskan usaha pertanian. Kondisi tersebut berpotensi membuat lahan pertanian tidak terkelola secara optimal apabila tidak ada pihak yang mengambil peran.
Dalam skema yang dikembangkan, petani yang sudah tidak mampu atau tidak memiliki penerus dapat menyerahkan pengelolaan lahannya kepada BP untuk dikelola secara produktif. Hasil dari pengelolaan lahan tersebut kemudian dibagi sesuai kesepakatan.
Langkah tersebut dinilai menjadi salah satu alternatif untuk menjaga agar lahan pertanian tetap produktif sekaligus membuka ruang bagi generasi muda untuk terlibat dalam sektor pertanian dengan pendekatan yang lebih modern.
Dengan dukungan alsintan, pendampingan lapangan dan penguatan kelembagaan, keberadaan 17 Brigade Lapangan di Jombang diharapkan tidak berhenti sebagai pelaksana program pemerintah pusat. Mereka dituntut mampu menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan nyata petani di lapangan.
Tantangan ke depan adalah memastikan seluruh program tersebut benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan produktivitas, efisiensi biaya, kesejahteraan petani dan keberlanjutan lahan pertanian. Sebab, modernisasi pertanian pada akhirnya bukan hanya soal tersedianya traktor, combine atau drone, tetapi juga bagaimana teknologi dan kelembagaan tersebut mampu menjawab persoalan petani secara nyata.
Melalui penguatan peran Brigade Lapangan, Pemkab Jombang berharap sektor pertanian semakin adaptif terhadap perubahan zaman, memiliki manajemen yang lebih baik, serta mampu menciptakan regenerasi petani yang lebih kuat. Dengan demikian, lahan pertanian tetap produktif dan petani tidak berjalan sendiri menghadapi berbagai tantangan di lapangan. (Budi Tanoto)
