TRENGGALEK, mediabrantas.id – Seringnya Anggota DPRD Trenggalek melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar kota, terutama ke Yogyakarta, menjadi sorotan publik. Meski ada kunjungan ke daerah lain, intensitas perjalanan dinas ke Yogyakarta dinilai lebih dominan.
Anggota DPRD Trenggalek dari Partai Demokrat, Mugiyanto, menyoroti hal ini dan bersama beberapa anggota lainnya menolak agenda kunker yang hanya terfokus pada satu lokasi.
“Kebutuhan dalam kunker masing-masing komisi berbeda, jadi jangan dikekang untuk satu tempat saja. Beri kami kebebasan sesuai kebutuhan dan kepentingan masing-masing komisi,” tegas Mugiyanto.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, membantah bahwa kunjungan kerja hanya berfokus di satu tempat yang sama. Menurutnya, meski Yogyakarta menjadi tujuan utama, objek kunjungannya selalu berbeda, tergantung pada isu yang sedang dikaji.
“Ya, teman-teman itu kan meskipun ke Jogja, mereka tidak hanya ke tempat yang sama. Ada lima kota dan kabupaten di sana, jadi banyak OPD yang bisa dikunjungi, seperti Dinas Pendapatan, Bappeda, dan sebagainya,” jelas Doding.
Doding juga menegaskan bahwa pemilihan Yogyakarta sebagai lokasi kunker bukan tanpa alasan. Selain akses transportasi yang mudah dan efisien, kota tersebut dinilai strategis sebagai pusat pendidikan dan pemerintahan daerah yang memiliki banyak referensi kebijakan.
Selain isu lokasi kunjungan, frekuensi kunker yang hampir dilakukan setiap minggu juga menjadi perhatian. Menanggapi hal ini, Doding menjelaskan bahwa saat ini merupakan momen yang tepat bagi DPRD untuk memperbanyak referensi kebijakan sebelum memasuki pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA-PPAS).
“Sekarang masih longgar, belum banyak agenda pembahasan Ranperda. Jadi, ini kesempatan bagi kami untuk menggali referensi dari daerah lain. Nanti kalau sudah masuk pembahasan RKPD, KUA-PPAS, dan lainnya, kami tidak punya waktu lagi untuk kunker,” jelasnya.
Lebih lanjut, Doding mengungkapkan bahwa anggaran DPRD juga akan mengalami pemotongan signifikan, yakni sekitar 50 persen atau setara Rp 8,5 miliar.
“Makanya, sebelum anggaran terpotong, kita manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mencari referensi yang nantinya bisa dibawa ke rapat-rapat dalam menentukan kebijakan anggaran,” imbuhnya.
Doding menekankan bahwa salah satu fokus utama dalam kunker adalah mencari strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, DPRD perlu menggali cara bagaimana daerah lain meningkatkan PAD tanpa bergantung pada dana transfer.
“Saya tekankan kepada teman-teman DPRD untuk lebih banyak belajar bagaimana daerah lain meningkatkan PAD di tengah efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Ini yang menjadi fokus utama dalam kunjungan kerja kami,” pungkasnya.
Dengan berbagai alasan tersebut, DPRD Trenggalek berharap kunjungan kerja yang dilakukan dapat memberikan manfaat konkret bagi pembangunan daerah serta meningkatkan transparansi dan efektivitas kebijakan yang akan diterapkan. (Hari)
