SAMPANG, mediabrantas.id – Perbaikan jalan poros Kabupaten Sampang yang menghubungkan ruas Tambelangan–Kotah, tepatnya di Desa Samaran, menjadi sorotan publik. Pasalnya, perbaikan yang dilakukan secara mandiri tersebut dinilai menimbulkan persoalan baru, karena diduga tanpa koordinasi dengan instansi terkait.
Aktivis Gabungan Wartawan dan Aktivis Tambelangan (GAWAT), M. Tohir menegaskan, bahwa setiap pembangunan di jalan kabupaten seharusnya melibatkan dinas teknis agar kualitas pekerjaan sesuai standar dan tidak menimbulkan dampak baru bagi masyarakat.
“Karena ini jalan kabupaten, tentu harus ada koordinasi dengan dinas terkait. Teknis pengerjaan dan kualitas jalan harus benar-benar diperhatikan,” ujarnya, Senin (28/4).
Menurutnya, pembangunan tanpa perencanaan yang matang justru berisiko mengganggu aktivitas warga, serta dapat menimbulkan persoalan keselamatan lalu lintas.
Senada dengan itu, Anggota GAWAT lainnya, Zainal, menilai kondisi jalan yang diperbaiki justru semakin memburuk.
“Bukannya semakin bagus, jalan tersebut malah terlihat rusak, karena pengerjaannya kurang matang,” katanya.
Ia pun meminta pemerintah desa, kecamatan, hingga Pemerintah Kabupaten Sampang segera turun tangan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut agar tidak berlarut-larut.
Sejumlah pihak menilai, meskipun tujuan perbaikan infrastruktur sangat penting, pelaksanaan tanpa koordinasi resmi dapat memicu gangguan ketertiban, keselamatan pengguna jalan, hingga persoalan hukum di kemudian hari.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Sampang, Siti Muatifah, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan. (Hadi)
