KEDIRI, optimistv.co.id – Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM di tengah kesulitan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 yang belum pulih, menuai banyak penentangan dari sejumlah elemen masyarakat, tak terkecuali dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Menurut Ketua DPD PKS Kabupaten Kediri, Marenda Darwis, yang didampingi Anggota DPRD Kabupaten Kediri dari PKS, Reni Ramawati, kenaikan harga BBM Bersubsidi akan membuat masyarakat makin terpuruk. Angka pengangguran akan meningkat, begitu pula dengan angka kemiskinan. Industri kecil dan menengah terancam akan gulung tikar, karena tidak mampu mengimbangi antara biaya produksi dan tingkat penjualan.
“Hari ini beberapa bahan baku komoditas industri pun sudah mulai naik kisaran 20%. Bisa dibayangkan harga-harga komoditas sebentar lagi akan naik semua. Dan pastinya masyarakat akan semakin terpuruk. Hal yang perlu diwaspadai adalah meningkatnya angka kriminalitas,” katanya.
PKS juga menilai tema peringatan HUT RI Ke-77 kemarin Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat seolah hanyalah omong kosong belaka. Bagaimana hal itu bisa terwujud jika kenaikan harga BBM yang cukup signifikan, secara otomatis akan menaikkan harga kebutuhan pokok dan menurunkan daya beli masyarakat.
Lebih lanjut dijalaskan, Fraksi PKS DPR RI telah menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM ini dengan melakukan walk out pada saat sidang paripurna DPR RI, tanggal 6 September 2022. Fraksi PKS menyampaikan aspirasi masyarakat tentang kenaikan harga BBM ini karena jelas-jelas memberatkan masyarakat.
Masih menurut Marenda Darwis, pada saat harga minyak dunia turun, justru harga BBM di Indonesia naik. Ada apa ? dengan dalih subsidi akan dialihkan ke Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kemudian pertanyaannya siapa saja penerima BLT ? Kenyataan di lapangan masih banyak yang belum tepat sasaran dan penerima BLT hanya itu-itu saja
“Nominal BLT berapa ? apakah mampu menyeimbangi kenaikan harga-harga yang ada. Apakah mampu meningkatkan daya beli masyarakat ? pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak akan ada jawabannya,” urainya.
Lebih lanjut dikatakan, bahwa PKS Kabupaten Kediri pun mengambil sikap sama, yaitu Menolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi. Apalagi hari ini di Kabupaten Kediri program pemulihan ekonomi nasional baru dimulai.
“UMKM, kelompok masyarakat, pedagang kecil baru diberikan stimulasi untuk bangkit pasca Pandemi Covid-19, tetapi kenyataan pahit kenaikan harga BBM harus dihadapi. Langkah kaki pelaku usaha akan semakin terseok,” keluhnya.
Marenda Darwis juga mengungkapkan, dari tahun 2019, angka kemiskinan di Kabupaten Kediri terus naik. Pada tahun 2021, Kabupaten Kediri mengalami tambahan jumlah penduduk miskin sebesar 4.560 jiwa dibandingkan tahun 2020.
“Pada tahun 2021, sedikitnya 184.490 jiwa di Kabupaten Kediri merupakan penduduk miskin. Bisa dibayangkan jika kenaikan harga BBM ini tentunya akan semakin menghimpit. Angka kemiskinan akan naik pula,” ungkapnya.
Hal ini ditambah UMR (Upah Minimal Regional) di Kabupaten Kediri juga masih cukup rendah. Gaji pegawai yang tidak naik, sementara harga-harga kebutuhan naik, akan menjadi salah satu faktor pemicu angka kemiskinan.
“Belum lagi pupuk bersubsidi dan non subsidi yang sulit didapatkan sebelum kenaikan harga BBM, bagaimana kabarnya nanti setelah harga BBM naik ?,” tanyanya.
Ditambahkannya, angka pengangguran di Kabupaten Kediri pun cukup tinggi. Tingkat pencari kerja yang masih sangat tinggi terlihat pada saat job fair dibuka. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021 mencapai 5,15%. Masih cukup tinggi dari beberapa daerah di Jawa Timur.
“PKS Pelayan Rakyat, maka sekali lagi, PKS Kabupaten Kediri menolak kenaikan harga BBM Bersubsidi demi membela kepentingan dan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, untuk menyikapi kenaikan harga BBM Bersubsidi ini, DPD PKS Kabupaten Kediri menggelar konferensi pers di Kedai Expo, Jalan Penanggungan Kota Kediri, dengan dihadiri sejumlah pengurus, di antaranya Marenda Darwis (Ketua), Warsono (Sekretaris), Lilian Hetya Al Mabruroh, S.PdI (Humas), Reni Ramawati (Anggota DPRD Kabupaten Kediri dari PKS) dan lain sebagainya.
Dalam jumpa pers ini, DPD PKS Kabupaten Kediri juga menyampaikan pernyataan sikap penolakan kenaikan harga BBM Bersubsidi sebagai berikut. Sehubungan dengan dinaikkannya harga BBM Bersubsidi oleh Pemerintah RI pada tanggal 03 September 2022, yaitu BBM Jenis Pertalite dari harga Rp. 7.650 menjadi Rp. 10.000, BBM Solar dari Rp. 5.150 menjadi Rp. 6.800.
Maka pada hari ini, Jum’at, tanggal 09 September 2022, kami DPD PKS Kabupaten Kediri menyatakan sikap, Menolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi tersebut dengan alasan :
1. Akan semakin membebani rakyat yang baru mengalami masa Pandemi Covid-19 dan masih dalam masa pemulihan.
2. Harga-harga bahan pokok akan semakin meroket, dimana itu adalah kebutuhan dasar hidup rakyat.
3. Akan banyak sektor terdampak dari kebijakan ini, terutama sektor ekonomi mikro dan transportasi. Akan banyak UMKM terpuruk karena tingginya biaya produksi yang tidak seimbang dengan harga jual.
4. Sektor pertanian yang menjadi usaha mayoritas penduduk Kabupaten Kediri juga akan sangat terdampak dengan semakin mahal dan sulitnya mendapatkan pupuk terutama pupuk subsidi dimana sebelumnya juga sudah sangat sulit didapatkan.
5. Akan semakin meningkatkan jumlah pengangguran dan rakyat miskin. Dimana kalau diruntut sesuai UUD 1945 itu akan menjadi beban berat negara juga.
6. Masih bisa dicarikan solusi lain daripada harus menaikkan harga BBM bersubsidi yang merupakan kebutuhan primer dan sangat diperlukan semua kalangan.
Demikian pernyataan sikap ini kami buat demi membela kepentingan dan kesejahteraan rakyat, khususnya di Kabupaten Kediri.
Reporter : Zainal
