SAMPANG, mediabrantas.id – Proyek pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten Sampang, di Jl. Halim Perdana Kusuma, senilai Rp. 8.077.300.000 dari APBD 2025 mulai dikerjakan sejak 1 Agustus 2025. Digarap oleh CV Ridho Karya dengan target 150 hari kalender ini ternyata menuai sorotan publik.
Beberapa warga mengungkap sejumlah kejanggalan. Wartawan yang mencoba meliput terkesan mendapat pembatasan akses oleh pekerja. Bahkan untuk masuk ke area proyek diminta izin khusus. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), padahal proyek ini dibiayai penuh oleh uang rakyat.
Tidak hanya itu, menurut warga, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lokasi juga tampak diabaikan. Mayoritas pekerja hanya mengenakan rompi oranye tanpa perlengkapan wajib seperti helm pengaman dan sepatu safety.
“Padahal, aturan K3 jelas mewajibkan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) demi mencegah risiko kecelakaan fatal. Mengingat pekerjaan melibatkan pengeboran Strous sedalam 6 meter, kelalaian ini berpotensi mengancam keselamatan tenaga kerja,” katanya.
Dengan nilai kontrak yang besar, publik mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), lembaga pengawas, dan media untuk turun memantau secara ketat. Meski begitu, indikasi lemahnya pengawasan di awal pengerjaan menimbulkan kekhawatiran kualitas hasil akhir akan terpengaruh.
“Tujuannya jelas: memastikan proyek berjalan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), mengutamakan keselamatan kerja, dan menghindari praktik penyimpangan yang merugikan masyarakat,” ungkap warga yang enggan menyebutkan namanya.
Sementara itu, Konsultan Pengawas Lapangan dari CV Nanda Graha Konsultan, Anam, mengungkapkan, progres proyek baru sekitar 12 persen, dengan pekerjaan pondasi dan pengeboran menggunakan besi ulir D13 berdiameter 30 cm. (Hadi)
