MOJOKERTO, mediabrantas.id – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto pada tanggal 15 September 2025 telah melaksanakan Rapat Evaluasi Penerimaan PAD Triwulan III TA. 2025.
Rapat tersebut bertempat di Ruang Rapat Asisten Setda Kabupaten Mojokerto yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Drs. Teguh Gunarko, M.Si, serta dihadiri 15 OPD penghasil Kabupaten Mojokerto.
Berdasarkan dashboard aplikasi Sipanjol, capaian Realisasi penerimaan PAD Triwulan III sampai dengan tanggal 12 September 2025 sebesar Rp. 614.891.071.000,05 (72%) sehingga lebih sebesar Rp.16.131.199.898,05 (1,89%) dari tahapan target yang seharusnya Rp. 598.759.871.102 (70,11%) . Angka ini tercatat lebih tinggi 1,89 persen dari tahapan target yang ditetapkan. Sedangkan Proyeksi penerimaan PAD Triwulan III TA. 2025 sampai dengan 30 September 2025 adalah sebesar 658.166.228.052,47 (77,07%) sehingga lebih sebesar Rp. 17.644.329.141,47 (2,07%) dari tahapan target yang seharusnya Rp. 640.521.898.911 (75%).
Dalam Rapat tersebut Sekdakab Mojokerto Drs. Teguh Gunarko, MS.i menyampaikan bahwa melihat progress capaian per 12 September 2025, maka proyeksi penerimaan PAD hingga 30 September 2025 diperkirakan mencapai Rp 658,16 miliar atau 77,07 persen, dan capaian tersebut melampaui tahapan target sebesar Rp 640,52 miliar (75 persen). “ Kinerja ini menunjukkan komitmen kuat seluruh perangkat daerah untuk mengoptimalkan potensi PAD di tengah tantangan ekonomi,” ucap Sekdakab Teguh Gunarko.
Meski demikian, kata Sekdakab, ada empat OPD penghasil tercatat belum memenuhi tahapan 75 persen, yaitu Dinas Pangan dan Perikanan, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar), Dinas Pertanian, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Beberapa kendala yang mempengaruhi antara lain faktor cuaca ekstrem yang berdampak pada produksi perikanan, penurunan jumlah kunjungan wisata, serta tunggakan sewa kios pasar.
Sementara itu, Kepala Bapenda Mojokerto, Drs. Ardi Sepdianto, M.Si, menegaskan bahwa pihaknya bersama OPD terkait akan menempuh langkah-langkah strategis untuk memastikan target PAD akhir tahun tercapai. “Kami akan memperkuat koordinasi, melakukan penagihan tunggakan, dan mengoptimalkan potensi sektor-sektor unggulan,” ujar Ardi Sepdianto.
Dijelaskan oleh Ardi, bahwa Salah satu contoh kendala adalah penutupan jalan menuju kawasan wisata Air Terjun Dlundung selama tiga bulan, yang berdampak pada penurunan penerimaan sektor pariwisata.
Sementara pada sektor perikanan, tingginya angka kematian benih ikan karena cuaca tidak menentu menjadi tantangan serius.
Bapenda juga menyebutkan upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mengatasi tunggakan kios pasar. Langkah-langkah yang diambil antara lain penerbitan surat peringatan, penagihan langsung kepada penunggak, serta optimalisasi retribusi di Pasar Trowulan.
Sedangkan sebagai tindak lanjut, maka Sekda Teguh Gunarko meminta seluruh OPD penghasil mempercepat pencapaian target hingga akhir Desember 2025.
Sekda Teguh juga menekankan pentingnya meninjau kembali perjanjian kerja sama dengan pihak swasta dan mengevaluasi mekanisme reward dan punishment terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai Perbup No. 53 Tahun 2023.
Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Mojokerto optimistis bahwa melalui kerja sama lintas sektor, target PAD 100 persen dapat diraih pada akhir tahun. Bupati Mojokerto mengapresiasi kerja keras seluruh pihak dan meminta peningkatan layanan publik yang transparan dan akuntabel agar penerimaan daerah terus meningkat.
Rapat evaluasi ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antar-OPD. Pemkab Mojokerto berharap langkah-langkah strategis yang telah dirumuskan akan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (Ririn Fadillah)
