Puluhan Pemulung Kota Madiun Mengeluh Ke DPRD Kota Madiun

MADIUN,mediabrantas.id –Puluhan pemulung yang menggantungkan hidup di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo, Kota Madiun, mendatangi rumah anggota DPRD Kota Madiun dari Fraksi PDIP, Usman Ependi, Minggu (12/10/2025).

Mereka menyampaikan keluhan dan kekhawatiran akan hilangnya mata pencaharian akibat proyek pembangunan destinasi wisata di sekitar area TPA yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.

Puluhan Pemulung mengadu ke DPRD Kota Madiun

Koordinator pemulung, Supri, mengatakan sejak proyek dimulai, aktivitas pengumpulan barang bekas menjadi semakin sulit.

“Sekarang sampah datangnya tengah malam, kami jadi susah memulung. Pendapatan berkurang jauh. Kami juga belum pernah diajak bicara pemerintah soal nasib kami nanti kalau TPA sudah jadi tempat wisata,” ujar Supri.

Menurutnya, terdapat sekitar 50 pemulung yang tinggal dan bekerja di sekitar kawasan TPA Winongo. Sebagian besar tidak memiliki pekerjaan lain dan bergantung sepenuhnya pada hasil memulung sampah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Baca Juga:  LBH DJAWA DWIPA Respon Positif Kepada Unit Tipidter Satreskrim Polres Jombang Atas Dinaikanya Kasus Dugaan Penipuan CPNS ke Penyidikan

Menanggapi keluhan tersebut, Usman Ependi menyatakan telah menerima langsung aspirasi warga dan berkomitmen menindaklanjutinya melalui mekanisme resmi di DPRD.

“Saya sudah didatangi teman-teman pemulung. Mereka mengeluh soal mata pencaharian yang terancam hilang. Aduan mereka akan saya teruskan ke pimpinan DPRD dan Komisi III yang membidangi lingkungan hidup,” ujarnya.

Usman menegaskan bahwa dalam proses pembangunan, aspirasi masyarakat kecil harus tetap diperhatikan.

Ia meminta pemerintah untuk menghadirkan solusi yang berpihak kepada mereka yang terdampak langsung.

“Kita semua mendukung pembangunan, tapi jangan sampai menyingkirkan mereka yang selama ini ikut berperan menjaga kebersihan kota. Pemerintah harus hadir memberikan solusi,” tegasnya.

Rencana pembangunan kawasan wisata di TPA Winongo menjadi perhatian publik karena berpotensi mengubah fungsi kawasan yang selama ini menjadi tempat bekerja bagi masyarakat kecil.

Baca Juga:  Haul Bhujuk Buker Jadi Magnet Ribuan Jamaah

DPRD diminta turun tangan agar kebijakan pembangunan tetap berimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan kemanusiaan. (Sugeng.R)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *