Dipublikasikan pada 15 September 2026
SAMPANG, mediabrantas.id – Upaya memastikan penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran terus dilakukan di Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi yang digelar di Kantor BPP Kecamatan Tambelangan.
Kegiatan tersebut diikuti berbagai unsur terkait, mulai dari kelompok tani (Poktan) se-Kecamatan Tambelangan, seluruh kios pupuk wilayah Tambelangan, penyuluh pertanian, hingga unsur Forkopimcam.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Plt Camat Tambelangan Ihyak S.AP.MM , Kapolsek Tambelangan AKP Medhy A. SH, perwakilan Danramil Koramil Serka Miran,, Katimker Kabupaten Sampang Krisna Yuliawati, distributor pupuk Kecamatan Tambelangan, serta para pelaku penyaluran pupuk bersubsidi.
Sosialisasi ini menjadi momentum penting bagi petani untuk memahami alur pendataan kebutuhan pupuk, besaran alokasi hingga mekanisme penebusan. Pasalnya, ketepatan data RDKK menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran distribusi pupuk bersubsidi di tingkat petani.
Sejumlah pupuk yang menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut di antaranya Urea, NPK Phonska dan Petroganik, sesuai dengan alokasi dan ketentuan pemerintah.
Dalam penyampaiannya, Katimker Kabupaten Sampang Krisna Yuliawati menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak dalam memastikan data kebutuhan pupuk benar-benar sesuai dengan kondisi petani di lapangan.
Menurutnya, koordinasi antara kelompok tani, penyuluh, kios dan distributor perlu terus diperkuat agar tidak terjadi kesenjangan antara data kebutuhan dengan realisasi penyaluran.
Sementara itu, Distributor Sampang Mas Aan melalui Korluh Kecamatan Tambelangan Imbron Febri Handoko, S.P., menjelaskan bahwa pemahaman petani terhadap RDKK sangat diperlukan. Data yang disusun melalui kelompok tani diharapkan mencerminkan kebutuhan riil anggota, sehingga proses penyaluran pupuk dapat berjalan lebih tertib.
Ia juga mendorong kelompok tani agar lebih aktif melakukan komunikasi dengan penyuluh maupun pihak terkait apabila terdapat kendala dalam proses pendataan maupun penebusan pupuk.
“Intinya, data kebutuhan harus benar-benar sesuai kondisi di lapangan. Dengan begitu, proses penyaluran bisa lebih tertib dan petani dapat memperoleh pupuk sesuai ketentuan dan alokasi yang tersedia,” jelasnya.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang koordinasi antara pemerintah, penyuluh pertanian, kelompok tani, distributor dan kios pupuk untuk membahas berbagai persoalan yang berpotensi muncul dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman petani, tetapi juga mendorong pengelolaan pupuk bersubsidi yang lebih transparan, tertib dan tepat sasaran.
Petani paham mekanisme, data akurat, distribusi pupuk pun diharapkan semakin tepat sasaran. (Hadi)
