JOMBANG, mediabrantas.id – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPRD Kabupaten Jombang menyoroti sejumlah aspek dalam implementasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB) 2025–2045. Catatan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD, Kamis, 9 April 2026.
Ketua Fraksi PPP DPRD Jombang, Junita Erma Zakiyah, mengatakan fraksinya mengapresiasi jawaban bupati atas pemandangan umum yang sebelumnya disampaikan.
Namun, menurut dia, masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperkuat agar implementasi kebijakan tersebut berjalan efektif. Salah satu yang disorot adalah sinkronisasi RIPPARKAB dengan dokumen perencanaan daerah.
FPPP menilai keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus diterjemahkan secara operasional, antara lain melalui integrasi indikator pariwisata dalam program dan penganggaran.
FPPP juga menekankan pentingnya penguatan parameter kearifan lokal. Identitas Jombang sebagai kota santri, budaya, dan toleransi, kata Junita, perlu dijaga dari potensi komersialisasi berlebihan.
“Perlu indikator yang jelas serta mekanisme perlindungan nilai religius dan tradisi agar tetap terjaga,” ujarnya.
Di sektor sumber daya manusia, fraksi ini mendorong penyusunan peta jalan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi kompetensi, serta penguatan kelembagaan kelompok sadar wisata dan komunitas kreatif.
Selain itu, FPPP menilai pengembangan pariwisata perlu terintegrasi dengan tata ruang dan daya dukung lingkungan. Kawasan Wonosalam disebut sebagai salah satu wilayah yang harus dikelola dengan prinsip ekowisata untuk menjaga kelestarian alam.
Pada aspek ekonomi, FPPP mendorong keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah melalui akses pembiayaan, pelatihan, serta penguatan pemasaran digital.
Digitalisasi pariwisata juga menjadi perhatian. FPPP meminta pembangunan sistem berbasis data yang terintegrasi dengan platform nasional.
“Digitalisasi harus diwujudkan melalui database terintegrasi dan portal wisata yang mudah diakses publik,” kata Junita.
Fraksi PPP turut menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dan kemitraan lintas sektor, termasuk dengan pesantren, karang taruna, komunitas budaya, dan pelaku usaha.
Adapun dari sisi pembiayaan, FPPP mendorong sinergi berbagai sumber dana, mulai dari APBD, dana bagi hasil cukai hasil tembakau, tanggung jawab sosial perusahaan, hingga skema kerja sama pemerintah dan badan usaha.
Transparansi dan mekanisme pengawasan dinilai krusial agar anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Budi Tanoto)
