TRENGGALEK, mediabrantas.id – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek, Husni Tahir Hamid, menyampaikan keprihatinannya terhadap efektivitas kerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurut penilaiannya, kondisi ini disebabkan oleh masih banyaknya posisi pimpinan yang hanya diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Husni memaparkan bahwa seorang pejabat Plt cenderung akan memprioritaskan tugas pada jabatan definitif atau aslinya. Akibatnya, tanggung jawab tambahan sebagai pelaksana tugas sering kali tidak menjadi perhatian utama.
“Figur yang menjabat Plt akan lebih terkonsentrasi pada pekerjaan di posisi tetapnya, sehingga peran sebagai pelaksana tugas cenderung dikesampingkan,” jelasnya pada Jumat (17/10/2025).
Lebih lanjut, politisi dari Partai Hanura ini mempertanyakan akuntabilitas sistem Plt. “Seorang Plt dianggap tidak memikul tanggung jawab penuh karena statusnya hanya sementara. Akhirnya, yang menjadi penanggung jawab utama adalah Bupati, yang harus menangani seluruh kebijakan,” ucap Husni. Dampaknya, tanpa pendelegasian wewenang yang jelas, persoalan-persoalan teknis yang seharusnya dapat diselesaikan di tingkat dinas justru harus naik hingga ke meja bupati.
Merespons kondisi ini, Husni mendesak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk lebih proaktif dan serius dalam menuntaskan kekosongan jabatan pimpinan tinggi. Ia menegaskan agar proses pengisian jabatan tidak terus menerus ditunda.
“BKD harus segera bertindak. Masa lowong jabatan tidak boleh terlalu lama, sedangkan kondisi ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun,” tegasnya
Husni menyatakan bahwa sebenarnya tidak sedikit Aparatur Sipil Negara (ASN) di Trenggalek yang memenuhi syarat dan memiliki kemampuan untuk menduduki posisi-posisi yang lowong. dan telah berulang kali mengingatkan agar pengisian jabatan segera dilaksanakan, namun hingga kini belum ada realisasi.
“Banyak ASN yang kompeten dan berprestasi dengan kualifikasi pendidikan yang baik. Data mereka ada, sayangnya potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal di Trenggalek,” ujarnya. (Hari)
