TRENGGALEK, mediabrantas.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek menyoroti temuan bahwa pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) pada tahun 2025 diperkirakan tidak akan mencapai target sebesar Rp147 miliar.
Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar di kalangan dewan mengenai kondisi kesehatan masyarakat atau minat mereka untuk berobat.
“Hingga September 2025, pendapatan RSUD dr. Soedomo baru mencapai sekitar Rp101 miliar. Angka ini menunjukkan adanya kekurangan sekitar Rp46 miliar dari target yang harus dikejar dalam waktu tiga bulan tersisa,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin.
Ia menyatakan skeptisisme dewan mengenai kemampuan menutup ketertinggalan tersebut.
“Kelihatannya untuk mencapai 147 miliar di akhir tahun ini rasanya berat, karena masih kurang sekitar 46 miliar, sementara waktunya tinggal tiga bulan,” ujarnya usai menghadiri rapat kerja, Jumat (17/10/2025).
Dijelaskannya, bahwa rapat kerja yang digelar tersebut awalnya bertujuan membahas rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, DPRD mencatat bahwa pembahasan itu harus tertunda karena Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) belum menyelesaikan alokasi anggaran untuk tiap perangkat daerah.
Alih-alih membahas APBD, DPRD melalui Komisi IV justru memfokuskan pembicaraan pada evaluasi kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sektor kesehatan. Sukarodin menyampaikan pertanyaan kritis dewan,
“Kita perlu tahu, apakah masyarakat memang sehat sehingga tidak perlu berobat, atau malah enggan datang ke rumah sakit,” jelasnya.
Sebagai bentuk tindak lanjut, DPRD akan menggelar rapat lanjutan khusus untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BLUD yang belum tersentuh dalam rapat kali ini. DPRD berencana untuk meninjau ulang dan memprioritaskan anggaran tersebut, terlebih dengan kondisi transfer daerah yang juga mengalami penurunan.
Meski belum memiliki temuan spesifik, Sukarodin menekankan komitmen DPRD untuk mendalami akar persoalan. DPRD bertekad untuk mengkaji lebih dalam kinerja pelayanan dan efektivitas penggunaan anggaran di RSUD untuk memastikan ketepatan sasaran dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. (Hariyadi)
