BLITAR | optimistv.co.id – Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) melakukan hearing dengan anggota DPRD Kabupaten terkait dengan mutasi jabatan yang ada di lingkup Pemkab Blitar. Hearing yang dilakukan di gedung dewan tersebut diikuti oleh anggota Komisi I, aktivis GPI, dan dari OPD Pemkab Blitar yang diwakili oleh BKPSDM serta Inspektorat.
Hearing dimulai pukul 10 pagi itu dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Sulistiono dari Fraksi PDI-Perjuangan. Dalam kesempatan ini, beliau mengatakan bahwa segala permasalahan terkait dengan adanya dugaan jual beli jabatan harus bisa segera diselesaikan.
“Adanya isu dugaan masalah jabatan yang dihearingkan oleh GPI, saya berharap agar segera ada tindaklanjut dari Pemkab Blitar,” ujar Sulistiono.
Sementara itu, Ketua GPI, Joko Prasetyo mengatakan, dalam hearing yang dilakukan ini, pihaknya menyoroti terkait beberapa mutasi yang dilakukan di lingkup Pemkab Blitar. Karena sampai saat ini masih ada jabatan Pratama yang kosong.
“Saya melihat adanya jabatan yang kosong itu sebagai suatu hal yang harus dicermati, karena Pemkab sudah melakukan dua kali mutasi jabatan, mulai Kabid dan Kasi pada 6 Agustus. Sedangkan untuk Kepala Dinas dan Sekertaris, tanggal 27 Agustus. Dimana saat ini masih ada jabatan yang kosong dan masih belum terisi,” kata Joko.
Joko juga menambahkan, saat ini justru masih ada enam jabatan Pratama yang kosong. Kekosongan jabatan ini nantinya akan mempengaruhi kinerja dalam pelayanan masyarakat.
Sementara Kepala BKPSDM Kabupaten Blitar, Mahadin mengatakan, terkait dengan hearing yang dilakukan oleh GPI tentang jabatan Pratama yang sampai saat ini masih kosong. Pihak BKPSDM akan berkordinasi dengan Baperjakat untuk segera mengisi kekosongan jabatan.
“Setelah ini, kami akan segera berkordinasi dengan Bupati Blitar selaku pimpinan terkait dengan kekosongan jabatan tersebut,” pungkasnya.
Reporter : Muklas
