Dipublikasikan pada 4 November 2026
JOMBANG, mediabrantas.id – Pemerintah Kabupaten Jombang terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat melalui percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Jombang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta berbagai sumber pembiayaan dan pemangku kepentingan lainnya.
Program Bedah Rumah menjadi salah satu instrumen strategis Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menghadirkan hunian yang lebih layak, sehat, aman dan nyaman bagi masyarakat.
Melalui Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang, pemerintah daerah secara aktif melakukan pendataan, verifikasi, validasi serta pemetaan kebutuhan penanganan RTLH sebagai dasar penetapan sasaran program. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan intervensi pemerintah semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Perkuat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat
Sebagai bagian dari upaya mempercepat penanganan RTLH, Pemerintah Kabupaten Jombang terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa IV di Surabaya.
Koordinasi tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi program Bedah Rumah, menyelaraskan data sasaran, sekaligus memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program di lapangan.
Pemerintah Kabupaten Jombang tidak hanya menyiapkan usulan, tetapi juga berkomitmen memastikan kesiapan data, calon penerima, lokasi, dukungan pemerintah daerah serta pengendalian pelaksanaan program.
Tidak Berhenti pada Pembangunan Rumah
Komitmen Pemerintah Kabupaten Jombang dalam penanganan RTLH tidak berhenti pada pembangunan atau perbaikan fisik rumah.
Program diarahkan agar memberikan dampak yang lebih luas terhadap kualitas kehidupan masyarakat.
Rumah yang layak diharapkan dapat menciptakan lingkungan keluarga yang lebih sehat dan aman, meningkatkan kenyamanan anak dalam belajar, serta mendukung peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan.
Karena itu, penanganan RTLH ditempatkan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sinergi untuk Percepatan
Pemerintah Kabupaten Jombang menyadari bahwa penanganan RTLH membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lintas pemerintahan.
Untuk itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dunia usaha, lembaga sosial dan masyarakat terus diperkuat.
Melalui sinergi tersebut, setiap sumber daya dapat diarahkan untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.
Percepatan penanganan RTLH menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Jombang untuk menghadirkan pembangunan yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan dukungan program Bedah Rumah, penguatan basis data, kolaborasi pembiayaan dan sinergi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Jombang optimistis penanganan RTLH dapat dilakukan secara lebih terarah, terukur dan berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Jombang terus menunjukkan komitmen dalam mempercepat penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Program Bedah Rumah Tahun 2026. Tahap I mendapatkan alokasi 500 unit rumah, Capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi antara Pemerintah Kabupaten Jombang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BP3KP Jawa IV, pemerintah desa, pendamping, serta masyarakat penerima bantuan. (Budi Tanoto)
