JOMBANG, mediabrantas.id – RSUD Jombang menguatkan kolaborasi bersama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) Cabang Jombang. Penandatanganan kerjasama itu dilaksanakan di taman rumah dinas Bupati Jombang di kompleks Pendopo Kabupaten Jombang, Senin (5/5).
“Kerjasama dilakukan berupa sistem pembayaran secara digital. RSUD Jombang menjadi bagian dari program bupati untuk melakukan kolaborasi public private partnership,’’ kata Direktur RSUD Jombang, Dr. Dr. Ma’murotus Sa’diyah MKes.
Sebagai bagian dari Pemkab Jombang, RSUD Jombang melakukan kerjasama dengan Bank Jatim. Itu bagian dari upaya percepatan pencapaian visi misi Bupati Jombang Warsubi dan Wakil Bupati Salmanudin Yazid.
“RSUD Jombang menguatkan kolaborasi dalam rangka mewujudkan visi misi bupati wakil bupati,’’ jelasnya.
Kerjasama digitalisasi dengan Bank Jatim dilakukan untuk mempermudah laporan penerimaan pendapatan serta pembayaran operasional badan layanan umum daerah (BLUD) dengan metode sistem to sistem.
“Layanan jasa keuangan dalam rangka bridging host to host antara RSUD Jombang dengan Bank Jatim,’’ jelasnya.
Integrasi antara sistem dua perusahaan yang baik ini memfasilitasi pertukaran data secara teratur, aman dan real time.
“Dengan mempercepat transaksi real time, jadi bisa melihat mutasi, penerimaan, pendataan maupun bisa mengecek terhadap transaksi pembayaran pasien,’’ ungkapnya.
RSUD Jombang persiapan untuk mengimplementasikan perjanjian kerja sama tersebut, dengan mengintegrasikan secara teknis sistem dengan tim IT dari RSUD Jombang dan Bank Jatim.
“Kami akan mempertemukan tim IT RSUD Jombang dan tim IT Bank Jatim untuk membahas pelaksanaan sistem to sistem yang biasanya disebut dengan bridging,’’ jelasnya.
Pemimpin Bank Jatim Cabang Jombang, Hanif Julhamsyah, menyatakan, layanan tersebut tidak sekedar digitalisasi transaksi. Namun bentuk upaya tata kelola keuangan yang efektif, sehingga berdampak pada efisiensi dan transparansi keuangan BLUD.
Bank Jatim memiliki misi mendukung perekonomian di Jawa Timur, dengan mendorong implementasi transaksi peningkatan pendapatan asli daerah.
“Salah satunya melalui gerakan non tunai pemkab untuk meningkatkan indek elektronifikasi transaksi pemerintah darrah (ETPD),’’ ungkap Hanif. (Budi Tanoto)
