Dipublikasikan pada 16 Desember 2025
SAMPANG, mediabrantas.id – Pemerintah Desa Banjarbillah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2026. Forum ini menjadi wadah strategis untuk menjaring aspirasi masyarakat sekaligus menyusun arah pembangunan desa yang selaras dengan kemampuan fiskal.
Kegiatan tersebut dihadiri Kasi Pemerintahan Kecamatan Tambelangan Amirullah, Kapolsek Tambelangan AKP Ach. Saprawi, Danramil Tambelangan Lettu Inf. Ali Murdani, PJ Kepala Desa Banjarbillah Suratno, Pendamping Lokal Desa (PLD) Kecamatan Tambelangan Samsuddin, serta unsur BPD, perangkat desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan perwakilan lembaga kemasyarakatan desa.
Dalam penyampaiannya, PJ Kepala Desa Banjarbillah melalui Abbas Efendi menekankan bahwa Musrenbangdes merupakan tahapan krusial dalam menentukan prioritas pembangunan desa. Menurutnya, setiap usulan harus diseleksi secara cermat agar program yang dirancang tetap realistis, tepat sasaran, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Dengan kondisi anggaran yang terbatas, desa dituntut lebih bijak dalam menetapkan program. Oleh karena itu, skala prioritas menjadi landasan utama agar pembangunan tetap berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Abbas Efendi.
Sementara itu, PLD Kecamatan Tambelangan, Samsuddin, mengingatkan peserta musyawarah mengenai adanya penyesuaian alokasi Dana Desa pada tahun anggaran mendatang. Ia menyebutkan bahwa Dana Desa diperkirakan mengalami penurunan signifikan, sehingga perencanaan pembangunan harus lebih fokus dan efisien.
“Perkiraan Dana Desa tahun 2026 sekitar Rp250 juta. Kondisi ini mengharuskan desa memilih program yang benar-benar mendesak dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Melalui Musrenbangdes ini, Pemerintah Desa Banjarbillah berharap penyusunan RKPDesa 2026 dapat berjalan lebih terarah, transparan, dan akuntabel, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat meski di tengah keterbatasan anggaran. (Hadi)
